BRIEF.ID – Pemerintah tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp31 triliun untuk menggulirkan sejumlah program bantuan sosial dan stimulus ekonomi pada kuartal IV-2026. Program itu mencakup bantuan pangan berupa beras 10 kilogram, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga pembukaan rekening bagi warga negara berusia minimal 17 tahun.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (30/9/2026) malam.
Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun. Namun, sebagian program masih membutuhkan penyelesaian perhitungan anggaran dan persiapan regulasi sebelum dapat dilaksanakan.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia minimal 17 tahun. Program ini direncanakan menyasar masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4, tetapi besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam tahap penghitungan.
Selain itu, pemerintah juga akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut direncanakan mencakup periode Oktober hingga Desember 2026.
“Konfirmasi bantuan pangan yang besarnya 10 kilogram untuk tiga bulan, dan nanti akan diserahkan satu kali untuk Oktober dan Desember,” tutur Airlangga.
Pemerintah juga memperkirakan sebanyak 33.244.408 keluarga yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4 akan menerima bantuan tersebut. Anggaran yang disiapkan untuk program bantuan pangan ini mencapai sekitar Rp17,5 triliun.
Di luar bantuan pangan, pemerintah juga berencana kembali menggelontorkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja. Program ini akan diberikan satu kali untuk periode tiga bulan dengan nominal Rp300.000 per bulan.
Airlangga menyebut bahwa penerima BSU diperkirakan mencapai 13,3 juta pekerja. Pemerintah membutuhkan anggaran hampir Rp12 triliun untuk merealisasikan program tersebut.
“Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp12 triliun,” kata Airlangga.
Jika seluruh program itu direalisasikan, maka kebutuhan anggaran pemerintah diperkirakan mencapai Rp31 triliun. Angka itu merupakan akumulasi dari sejumlah program yang dibahas dalam rapat terbatas dan belum menjadi nilai anggaran final.
Airlangga mengakui perhitungan kebutuhan anggaran masih harus diteliti kembali bersama Kementerian Keuangan. Dia juga belum merinci secara keseluruhan skema pelaksanaan pembukaan rekening bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun.
“Tadi sudah disebut satu per satu. Nanti anggarannya sedang disisir lagi oleh Menteri Keuangan. Kira-kira sih Rp31 triliun,” ujarnya.
Besarnya alokasi anggaran itu menunjukkan pemerintah masih mengandalkan bantuan langsung sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2026. Namun, efektivitas program dalam mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran serta kecepatan penyaluran.
Selain persoalan anggaran, kesiapan regulasi juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah sebelum program dapat berjalan. Airlangga menyatakan pelaksanaan kebijakan masih membutuhkan sejumlah aturan teknis, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pencairan bantuan pangan maupun BSU. Jadwal pelaksanaan akan diumumkan setelah seluruh persiapan administratif dan regulasi diselesaikan.
“Nanti kita mesti mempersiapkan PMK-nya, menyiapkan yang lain, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa umumkan kapan itu berlaku,” tutur Airlangga. (ayb)
