BRIEF.ID – Pemerintah daerah (pemda) akan mendapat akses pembiayaan alternatif melalui operator investasi pemerintah pusat setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027.
Skema tersebut diperkenalkan sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal negara.
Dalam UU APBN 2027, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) ditetapkan sebesar Rp735 triliun atau meningkat 5,5% dibandingkan outlook 2026. Selain kenaikan TKD, pihak pemerintah daerah juga mendapat peluang mengakses instrumen pembiayaan inovatif yang bersumber dari operator investasi pemerintah pusat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono menyebut bahwa mekanisme pembiayaan tersebut merupakan inisiatif partai Gerindra dalam memperjuangkan pembangunan daerah tanpa mengabaikan kemampuan keuangan negara.
Menurutnya, keterbatasan APBN di tengah ketidakpastian global tidak seharusnya menjadi alasan terhambatnya program pembangunan di daerah. Maka dari itu, kata Budi, diperlukan alternatif pembiayaan agar program strategis pemerintah daerah tetap dapat berjalan.
“Kami memahami APBN memiliki keterbatasan, terutama di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global, namun pembangunan di daerah tidak boleh sampai terhambat,” tutur Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (30/9).
Dia juga menjelaskan, skema pembiayaan melalui operator investasi pemerintah pusat diharapkan memberikan ruang tambahan bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan strategis.
“Dengan mekanisme ini, pemerintah daerah akan memiliki akses pembiayaan untuk berbagai program pembangunan strategis tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional,” katanya.
Kendati demikian, implementasi skema itu masih menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama terkait mekanisme pengajuan, persyaratan pembiayaan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran apabila instrumen tersebut berbentuk pinjaman.
Transparansi penyaluran pembiayaan juga menjadi aspek penting agar instrumen baru tersebut benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan dan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.
Budi, yang merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Timur juga mengatakan fleksibilitas anggaran menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan optimal.
Dia menilai daerah seperti Kalimantan Timur memiliki tetap kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat.
“Sebagai wakil rakyat dari Kaltim, saya memiliki dan berkewajiban dan akan terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah agar dapat terakomodasi dengan optimal,” ujar Budi.
Selain pembiayaan daerah, Fraksi Partai Gerindra juga mengklaim telah mendukung penguatan penerimaan negara melalui peningkatan target rasio pajak atau tax ratio menjadi 10,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2027.
Peningkatan rasio pajak itu diharapkan bisa memperkuat kapasitas APBN dalam rangka membiayai berbagai program strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Namun, pencapaian target penerimaan pajak tersebut juga akan bergantung pada efektivitas kebijakan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta kondisi aktivitas ekonomi nasional.
Budi mengatakan peningkatan penerimaan negara perlu dilakukan tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat maupun dunia usaha.
“Peningkatan tax ratio merupakan fondasi penting bagi APBN agar kapasitas pembiayaan berbagai program di pusat dan daerah, yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dapat terus ditingkatkan,” tutupnya. (ayb)
