BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berorientasi jangka panjang melalui tiga agenda strategis, yakni pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Danantara Development Management Fund (DDMF), dan pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Ketiga agenda itu disampaikan Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia mengatakan pemerintah telah menentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Pemerintah juga membuka kemungkinan mengembangkan PFII di Bali dan kawasan lain yang memiliki potensi menarik dana-dana besar dari luar negeri.
“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia,” ujar Prabowo.
Disebutkan, PFII akan dilengkapi Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, Pengadilan PFII di bawah Mahkamah Agung, serta Lembaga Arbitrase PFII.
PFII juga akan memberikan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif.
Prabowo menegaskan bahwa kemudahan itu tetap disertai penerapan tata kelola dan kepatuhan, termasuk aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, serta pertukaran informasi internasional.
“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegasnya.
Proyek Strategis Jangka Panjang
Selain PFII, Prabowo memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan kapasitas nasional dalam jangka panjang.
Ia menjelaskan, Danantara merupakan dana kedaulatan Indonesia yang harus menjadi instrumen pembangunan kapasitas nasional untuk puluhan tahun mendatang. Sementara itu, DDMF akan menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.
Pemerintah, lanjut Prabowo, juga berupaya agar pembiayaan proyek-proyek tersebut tidak membebani APBN.
“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN,” katanya.
Salah satu proyek yang disebut Presiden adalah mobil nasional, yang akan diproduksi secara massal pada akhir 2028.
Giant Sea Wall
Agenda strategis ketiga adalah pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa. Prabowo menegaskan proyek tersebut harus segera dibangun untuk melindungi jutaan masyarakat dan kawasan industri dari ancaman kenaikan muka air laut.
“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang mulai tenggelam oleh naiknya laut,” jelas Prabowo.
Disebutkan, Giant Sea Wall tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan dari ancaman air laut, tetapi juga diarahkan menjadi infrastruktur air bersih, jalur pertumbuhan ekonomi baru, serta proyek rekayasa untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan industri nasional.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kata dia, telah menghasilkan berbagai terobosan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan proyek tersebut.
Pembangunan Giant Sea Wall diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun dan direncanakan terbagi dalam 15 segmen, mulai dari Banten hingga Jawa Timur, termasuk Gresik.
“Apapun kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan,” ujarnya. (nov)
