BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan disiplin fiskal harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan setiap Rupiah belanja negara. Pemerintah, kata Prabowo, perlu memperkuat koordinasi pengadaan barang dan jasa agar penggunaan APBN lebih efisien.
Prabowo menyoroti praktik Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang selama ini membeli barang dengan spesifikasi sama secara sendiri-sendiri. Kondisi tersebut dinilai membuat daya tawar pemerintah menjadi lemah karena volume pembelian terpecah dan proses pengadaan dilakukan berulang.
“Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah,” kata Prabowo dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, pemerintah perlu menghentikan pola pengadaan yang tidak terkoordinasi. Pengadaan barang yang dilakukan secara bersama dan terintegrasi dinilai dapat memperbesar daya tawar negara sekaligus menciptakan efisiensi belanja.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara, padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Menurut Prabowo, seluruh unsur pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada dasarnya merupakan bagian dari satu kesatuan pemerintahan Republik Indonesia.
“Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah Pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya.
Ia mengatakan penguatan koordinasi belanja negara merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan reformasi fiskal secara konsisten. Efisiensi anggaran diharapkan dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program prioritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (nov)
