BRIEF.ID – Kalangan analis dan pelaku pasar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap independensi Bank Indonesia (BI) setelah Presiden Prabowo Subianto mencalonkan keponakannya, Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur BI.
Kekhawatiran ini memicu pelemahan nilai tukar rupiah hingga mendekati atau mencapai titik terendahnya terhadap dolar AS, karena kekhawatiran adanya intervensi politik dalam kebijakan moneter.
Sorotan ini mencerminkan kewaspadaan pasar dan publik terhadap peran bank sentral yang seharusnya bebas dari tekanan politik, terutama dalam menentukan kebijakan suku bunga, stabilitas rupiah, dan pengendalian inflasi, yang menjadi isu penting bagi kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi.
Ayah Thomas Djiwandono adalah Soedradjad Djiwandono, seorang ekonom yang pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia, periode 1993–1998. Setelah masa jabatan itu, Soedradjat mengajar di Nanyang Technological University (NTU) di Singapura
Thomas menjadi perhatian karena latar politik dan hubungan keluarganya dengan Presiden Prabowo Subianto, yang menimbulkan diskusi publik terkait independensi BI.
Sempat muncul pandangan bahwa “Hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo dan latar belakang politik Thomas berisiko mengancam independensi BI, terutama dalam pengambilan keputusan berbasis data dan analisis objektif,” demikian diungkapkan Ekonom UGM, Rijadh Djatu Winardi.
Isu tersebut sempat dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah, namun Menkeu Purbaya langsung menepis isu ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah tidak terkait dengan pencalonan Thomas sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Disebutkan, meskipun memiliki kedekatan dengan pemerintah, proses seleksi fit & proper test di Komisi XI DPR RI menjadi faktor kunci yang diharapkan mampu meyakinkan pasar bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia dipilih berdasarkan pada kompetensi strategis dan independen.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan, setelah melalui fit & proper test secara terbuka, Thomas berhasil menyingkirkan dua kandidat lainnya, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro yang merupakan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia.
“Komisi XI DPR telah mengadakan rapat internal, yang diawali rapat pimpinan komisi sebelas bersam delapan poksi yang hadir. Hasil kesepakatan dalam rapat internal adalah Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung adalah Bapak Thomas Djiwandono,” kata Misbakhun.
Pihak Bank Indonesia dan pejabat pemerintah menegaskan penunjukan Thomas tidak akan mengubah mandat maupun independensi bank sentral itu. Mereka menyatakan aturan hukum tentang independensi Bank Indonesia kuat, dan Thomas telah memenuhi seluruh persyaratan serta prosedur formal.
Sektor yang kemungkinan terdampak akibat perubahan Dewan Gubernur adalah perbankan, properti, dan farmasi & ritel, khususnya emiten yang mayoritas bahan baku impor. (nov)
