BRIEF.ID – Pemerintah mencatat sebanyak 289.000 lowongan kerja di luar negeri tersedia bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sepanjang 2026.
Kendati demikian, di tengah besarnya peluang tersebut, masyarakat diminta lebih selektif agar tidak terjebak tawaran kerja ilegal atau penipuan berkedok lowongan pekerjaan.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menilai masyarakat dapat memanfaatkan Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) untuk mengecek lowongan kerja sekaligus mengikuti proses penempatan secara resmi.
“Ingin melihat peluang kerja di luar negeri, sebetulnya cara paling mudah adalah bikin account di SISKOP2MI ini dan lihatlah apa saja peluang kerja yang saat ini ada di luar negeri,” tutur Christina dalam konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Jakarta, Rabu (2/9).
Menurut Christina, ratusan ribu lowongan kerja tersebut tersebar di berbagai sektor pekerjaan. Mulai dari sektor kesehatan, manufaktur, hospitality, konstruksi, hingga pekerjaan teknis.
“Lowongan yang terbagi dari berbagai sektor. Mau itu kesehatan, manufaktur, hospitality, welder, konstruksi, ABK, kelistrikan, pengelasan, dan lain-lain,” katanya.
Christina mengemukakan besarnya jumlah lowongan tersebut menunjukkan pasar kerja luar negeri masih menjadi salah satu pilihan bagi tenaga kerja Indonesia.
Namun, menurutnya, peluang tersebug juga menyisakan persoalan lain, bagaimana memastikan masyarakat tidak terjebak dalam perekrutan ilegal dan penipuan berkedok lowongan kerja.
Risiko tersebut menjadi penting karena tawaran bekerja di luar negeri kerap disebarkan melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun jaringan perorangan.
Modusnya dapat berupa iming-iming gaji tinggi, proses cepat, hingga permintaan biaya atau dokumen pribadi sebelum calon pekerja memperoleh kepastian pekerjaan.
SISKOP2MI dapat diakses masyarakat melalui kanal resmi pemerintah. Platform tersebut tidak hanya memuat informasi lowongan, tetapi juga menjadi bagian dari proses penempatan dan pelindungan PMI.
Melalui sistem tersebut, calon PMI dapat melakukan pendaftaran, mengikuti proses seleksi, serta memantau perkembangan lamaran. Informasi tersebut memberikan kesempatan bagi calon pekerja untuk melakukan verifikasi sebelum melangkah lebih jauh.
Sistem itu juga mencakup pemenuhan dokumen persyaratan penempatan. Proses verifikasi dan penjadwalan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) juga dapat dilakukan melalui sistem sebelum PMI diberangkatkan.
Dengan demikian, calon pekerja tidak hanya perlu melihat besaran gaji atau negara tujuan. Legalitas proses perekrutan dan status perusahaan penempatan juga menjadi bagian penting yang perlu diperiksa sebelum menerima tawaran kerja.
Christina mengatakan sistem tersebut juga mencakup layanan setelah PMI berada dalam proses penempatan. Di antaranya penanganan permasalahan dan pemulihan hak PMI, pendataan sanksi administratif terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), hingga penanganan kepulangan PMI.
Pemerintah pada akhirnya mendorong masyarakat menjadikan kanal resmi sebagai pintu pertama ketika mencari pekerjaan di luar negeri. Kehadiran 289.000 lowongan memang memperbesar pilihan, tetapi juga menuntut calon PMI lebih selektif agar peluang kerja tidak berubah menjadi pintu masuk penipuan.
Maka dari itu, tawaran kerja yang meminta uang atau dokumen pribadi secara tidak jelas patut dicermati.
Calon PMI dapat terlebih dahulu mengecek apakah lowongan tersebut tercantum dalam SISKOP2MI dan memastikan seluruh tahapan penempatannya dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah verifikasi menjadi penting karena lowongan kerja yang terlihat menggiurkan belum tentu merupakan pekerjaan yang benar-benar tersedia. Dalam konteks ini, SISKOP2MI bukan sekadar katalog lowongan, tetapi dapat menjadi salah satu filter awal bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan bekerja di luar negeri. (ayb)
