BRIEF.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik percaloan maupun penyalahgunaan pengaruh. Penegasan itu disampaikan usai dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN di Istana Merdeka, Rabu (22/7).
Sudaryono mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan dirinya untuk menawarkan proyek, pekerjaan, ataupun kemudahan dalam pelaksanaan Program MBG.
Dia juga menegaskan hubungan keluarga, persahabatan, maupun jaringan alumni tidak boleh dijadikan alasan untuk memperoleh keuntungan dalam setiap kegiatan di lingkungan Badan Gizi Nasional.
“Kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar,” tutur Sudaryono.
Menurut Sudaryono, siapa pun yang mencatut namanya untuk menjanjikan proyek atau meminta imbalan patut dicurigai. Dia meminta masyarakat segera melaporkan praktik tersebut kepada aparat penegak hukum.
Langkah itu dinilai penting untuk menjaga integritas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mencegah munculnya praktik percaloan, konflik kepentingan, maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.
Sudaryono mengakui dirinya memiliki keluarga, sahabat, kolega, hingga jaringan alumni. Namun, ia memastikan kedekatan pribadi tidak akan memengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkungan BGN.
Bahkan dia menyampaikan permohonan maaf kepada orang-orang terdekatnya karena tidak akan memberikan perlakuan khusus apabila urusan yang dibahas berkaitan dengan pekerjaan maupun Program MBG.
“Saya tidak akan memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan,” katanya.
Sudaryono menekankan bahwa seluruh pembahasan mengenai Program Makan Bergizi Gratis harus dilakukan melalui mekanisme resmi yang terbuka dan dapat diawasi publik.
Dia pun menolak praktik lobi tertutup atau pengambilan keputusan secara informal yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
“Jadi kita bukan lagi trust in person kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang, yang gelap di private-private room, di restoran. Segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang, transparan, dan dilihat orang. Saya kira penting untuk saya sampaikan,” ujarnya.
Sudaryono juga mengajak seluruh jajaran Badan Gizi Nasional, pelaksana Program MBG, masyarakat, serta media untuk bersama-sama mengawal jalannya program agar tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan publik menjadi salah satu kunci agar Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus menutup ruang bagi praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Zero toleran untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan, sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Sudaryono.
Ia berharap tata kelola yang transparan dan akuntabel dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. (ayb)
