BRIEF.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menghadapi persoalan dalam implementasinya. Popularitas program MBG itu masih sangat tinggi, kendati demikian kepuasan publik justru menunjukkan tren penurunan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengemukakan kondisi itu menjadi catatan kritis bagi pemerintah. Menurutnya, persoalan utama MBG saat ini bukan lagi hanya pada gagasan program, melainkan bagaimana program tersebut dijalankan di lapangan.
“MBG bisa dikatakan rapor merah dan peringatan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki dari sisi penyelenggaraan dan implementasi,” tutur Hanta dalam pemaparan hasil survei Poltracking Indonesia, Senin (31/8).
Hasil survei Poltracking juga menunjukkan tingkat pengenalan masyarakat terhadap MBG mencapai 93,9%. Namun, tingginya popularitas tersebut tidak berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap semua proses pelaksanaannya.
Dari masyarakat yang mengetahui MBG, sebanyak 49,2% menyatakan tidak puas, sedangkan hanya 46,4% yang menyatakan puas. Sehingga dengan demikian, tingkat ketidakpuasan publik sudah lebih tinggi dibandingkan kepuasan terhadap program tersebut.
Hanta juga mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap MBG. Program yang secara gagasan sebelumnya mendapatkan apresiasi positif mulai menghadapi persoalan ketika masuk pada tahap implementasi.
“Ini kabar kurang baiknya. Saya kira ini catatan kritis buat pemerintah untuk memperbaiki performa ke depan,” kata Hanta.
Bukan hanya tingkat kepuasan yang saat ini menjadi perhatian. Ketika ditanya mengenai keberlanjutan program, 44,6% responden menyatakan MBG tidak perlu dilanjutkan, sedangkan 42,1% masih menginginkan program tersebut diteruskan.
Menurut Hanta, pergeseran itu menjadi sinyal penting bagi pemerintah. Sebab, selisih antara masyarakat yang ingin MBG dihentikan dan yang ingin program dilanjutkan memang relatif tipis, tetapi arahnya menunjukkan mulai muncul persoalan dalam persepsi publik terhadap pelaksanaan program.
Survei Poltracking juga mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Masalah terbesar adalah kurangnya kualitas rasa dan gizi makanan serta ketidakcocokan lauk yang disuguhkan, yang disebut oleh 19,6% responden.
Persoalan lainnya adalah keracunan makanan sebesar 12,1% dan kurangnya porsi makanan sebesar 6,6%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan menjadi salah satu titik yang memengaruhi penilaian publik terhadap MBG.
Penurunan persepsi tersebut juga terlihat pada penilaian terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai institusi yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Sebanyak 42,1% publik menyatakan tidak puas terhadap BGN, sementara yang puas mencapai 41,6%.
Hanta menilai pemerintah perlu menjadikan temuan tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Evaluasi tidak hanya menyangkut program secara umum, tetapi juga rantai pelaksanaan dari tingkat pusat hingga daerah.
Dalam hasil surveinya, Poltracking merekomendasikan agar MBG diaudit secara komprehensif, mulai dari BGN hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Lembaga tersebut juga menilai program perlu diarahkan secara lebih ketat ke wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Dengan tingkat pengenalan mencapai 93,9%, MBG sebenarnya telah menjadi salah satu program pemerintah yang sangat dikenal masyarakat. Tantangannya kini adalah mengubah tingkat popularitas tersebut menjadi kepuasan melalui perbaikan kualitas dan eksekusi.
“MBG ini program yang positif secara gagasan, visi yang didukung,” tutupnya. (ayb)
