BRIEF.ID – Samuel Sekuritas menilai penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan pemerintah membutuhkan sosok yang kredibel dalam pengelolaan fiskal dan mampu mengembalikan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.
Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, mengatakan Suahasil menjadi sosok yang tepat untuk mengemban tugas Menkeu, karena memiliki rekam jejak yang cukup panjang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sejak 2019, dan mendampingi Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dengan tiga masa kepemimpinan presiden.
Oleh karena itu, pelaku pasar melihat pergantian Menkeu dari Purbaya ke Suahasil sebagai pilihan yang lebih mengedepankan kesinambungan dan kehati-hatian fiskal.
“Artinya, penunjukan Suahasil sebagai Menkeu dimaksudkan untuk membantu memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan manajemen makro-fiskal,” kata Hary, di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Apalagi pergantian Menkeu terjadi di tengah meningkatnya friksi mengenai target penerimaan negara, realisasi anggaran, serta koordinasi kebijakan fiskal. Termasuk polemik seputar transfer dana ke daerah dan kontribusi Danantara.
Sebagai teknokrat fiskal yang berpengalaman dari internal Kemenkeu, lanjutnya, pengangkatan Suahasil sebagai Menkeu tidak terlalu banyak mengejutkan pasar.
Hal itu, terlihat dari pernyataan Suahasil seusai dilantik bahwa prioritasnya adalah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kredibel dan menjaga defisit fiskal tetap di bawah batas legal 3% Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski demikian, pelaku pasar masih membutuhkan waktu untuk mencerna pergantian Menkeu, dan menjajaki kebijakan makro ekonomi yang akan dilakukan Suahasil.
Tantangan besar yang menunggu kinerja Suahasil jauh lebih dari sekadar menjaga defisit APBN. Suahasil harus mampu mengelola APBN di tengah kebutuhan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membiayai program prioritas, menghadapi tekanan harga energi global, sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap kesehatan fiskal Indonesia.
Apalagi arahan khusus dari Presiden Prabowo kepada Suahasil adalah menjaga keuangan negara tetap sehat, dan kredibel, di mana APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program pemerintah.
“Menteri Keuangan baru akan menghadapi tantangan fiskal besar, termasuk mengelola tekanan eksternal global, dan membiayai berbagai program pemerintah yang ambisius,” kata Harry.
Terkait dengan itu, Harry menilai Suahasil tak cuma harus menjaga disiplin anggaran negara, tetapi juga mengembalikan restitusi pajak yang menjadi hak masyarakat.
Restitusi adalah mekanisme pengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Kelebihan itu dapat terlihat dari Surat Pemberitahuan (SPT), atau jika terjadi kekeliruan dalam pemotongan pajak.
Prosesnya, wajib pajak mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan otoritas pajak akan memeriksa restitusi yang diajukan.
Mengacu pada data DJP, angka restitusi pajak hingga Juli 2026 telah mencapai Rp185,38 triliun. Realisasi itu turun 33,65% daripada periode restitusi di tahun sebelumnya.
Target Ambisius
Tantangan lainnya, yang dihadapi Suahasil adalah mengelola APBN yang dalam persimpangan. Pasalnya, APBN 2026 sudah setengah jalan, dan RAPBN 2027 sedang dibahas pemerintah bersama DPR.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mematok target ambisus, antara lain pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, belanja negara Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426 triliun, pembiayaan mencapai Rp571,2 triliun, dan defisit APBN sebesar 2,4% dari PDB.
Target ambisius tersebut, sebenarnya sudah menunjukkan dilema yang akan dihadapi Suahasil. Pasalnya, pemerintah di satu sisi ingin menggunakan APBN sebagai mesin pertumbuhan, namun di sisi lain ruang fiskal masih terbatas.
Dengan demikian, belanja yang harus cukup besar untuk mendorong konsumsi, investasi, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta berbagai program prioritas pemerintah, membutuhkan pembiayaan yang juga besar.
Dalam APBN 2026, pemerintah mematok target penerimaan perpajakan mencapai Rp2.908 triliun, ada tambahan sebesar Rp214 triliun dari target tahun ini. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) juga naik dari Rp517,4 triliun menjadi Rp522,5 triliun.
Selain itu, belanja negara juga ikut naik hingga Rp9,1 triliun dari sebelumnya Rp4.097,2 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun. Sedangkan belanja pemerintah kementerian/lembaga negara (K/L) naik Rp9,1 triliun menjadi Rp1.513,8 triliun dari sebelumnya RpRp1.504,7 triliun.
Belanja itu diarahkan untuk delapan agenda utama, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi dan industrialisasi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa.
Program-program tersebut tentu membutuhkan biaya tak sedikit. Jika penerimaan negara tidak tumbuh secepat belanja, maka pemerintah harus mampu mencari sumber pembiayaan tambahan.
“Tantangan Suahasil bukan sekadar bagaimana menjaga defisit di bawah 3% PDB, tetapi juga menjaga defisit tetap terkendali tanpa membuat APBN kehilangan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkap Harry. (Jea)
