BRIEF.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) kecewa atas kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi rancangan resolusi, yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza, Palestina.
Kekecewaan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melalui platform media sosial X, yang diunggah Sabtu (8/12/2023).
“Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut,” kata Menlu.
Ia menegaskan bahwa komunitas global tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan beberapa negara dan tidak berdaya menyaksikan kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza.
Rancangan resolusi DK PBB itu diveto oleh Amerika Serikat (AS), pada Jumat (8/12/2023), meskipun didukung 13 anggota DK lainnya. Sementara itu, Inggris yang merupakan salah satu dari lima anggota tetap DK PBB, yang memiliki hak veto, memilih abstain.
Rancangan resolusi itu menyerukan semua pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan mengenai pelaksanaan gencatan senjata.
Persatuan Emirat Arab (PAE), yang mengajukan rancangan mengatakan, akan berupaya menyelesaikan resolusi itu segera karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang yang telah berlangsung selama 63 hari.
Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu (6/12) menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak menjabat di posisi puncak organisasi itu pada 2017, menyerukan pembentukan gencatan senjata dan mengatakan bahwa kondisi terkini di Gaza tidak memungkinkan dilakukannya “operasi kemanusiaan yang berarti.”
Hak Veto
Di lain pihak, perwakilan AS untuk PBB, Robert Wood mengatakan, pemerintahan Joe Biden menggunakan hak veto karena gencatan senjata akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.
“Selama Hamas tetap pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentu saja bukan perdamaian. Dan gencatan senjata yang membiarkan Hamas tetap menguasai Gaza akan menutup kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi diri mereka sendiri,” kata Wood.
Disebutkan, meskipun AS sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina bisa hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang hanya akan menjadi benih bagi perang berikutnya.
Diberitakan, lebih dari 17.000 orang Palestina telah tewas dan lebih dari 46 ribu lainnya terluka di Gaza akibat serangan udara dan darat Israel secara terus menerus, menurut otoritas kesehatan Gaza. Sekitar 70% dari jumlah korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, dan sekitar 1,8 juta warga telah mengungsi ke wilayah yang lebih aman. (ANTARA)
No Comments