BRIEF.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/6/2026) diperkirakan masih rawan terkoreksi dan cenderung bergerak sideways pada rentang 5.700–5.900.
Riset Phintraco Sekuritas menyatakan bahwa IHSG akan bergerak pada resistance 6.000, pivot 5.900, dan support 5.700. Saham-saham yang diunggulkan adalah DSSA, HMSP, MTEL, ADRO, dan SUPA.
Sebelumnya, IHSG ditutup melemah 1,28% ke level 5.820,79 pada perdagangan Senin (29/6/2026). Dari sisi teknikal, IHSG kembali bergerak di bawah MA5 dan MA20, yang mencerminkan tren jangka pendek yang masih lemah.
Sementara itu, MACD menunjukkan histogram positif yang terus menyempit dan Stochastic RSI bergerak turun dari area overbought.
“Minimnya katalis positif dalam jangka pendek serta tingginya kehati-hatian investor menjelang rilis data makro domestik, diperkirakan IHSG akan bergerak sideways dalam rentang 5.700–5.900 pada perdagangan Selasa (30/6/2026),” demikian riset Phintraco Sekuritas.
Diberitakan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) mengajukan tambahan anggaran belanja sebesar Rp 984 triliun untuk tahun anggaran 2027. Badan Anggaran DPR menyatakan usulan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RAPBN 2027.
Penambahan anggaran belanja jika disetujui berpotensi membuat pos pengeluaran di APBN meningkat signifikan dan berisiko memperlebar defisit APBN.
Pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengelolaan serta pengembangan kawasan industri.
DKIN ini dipimpin langsung presiden sebagai ketua, wakil presiden sebagai wakil ketua, dan menteri perindustrian sebagai ketua harian, dengan anggota yang berasal dari K/L terkait serta pemangku kepentingan atau perwakilan pemangku kepentingan.
Pembentukan DKIN jika diimplementasikan secara baik diharapkan dapat menyelesaikan hambatan lintas sektoral sehingga dapat meningkatkan daya saing. Di sisi lain, pembentukan lembaga baru dikhawatirkan bertentangan dengan semangat penyederhanakan birokrasi pemerintah. (nov)
