BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sebesar Rp82,89 triliun, naik 4,18% dibandingkan tahun sebelumnya.
Di tengah peningkatan anggaran tersebut, Pemprov DKI merencanakan penerbitan obligasi daerah senilai Rp4,239 triliun pada 2027 untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Dari total rencana belanja daerah sebesar Rp75,04 triliun, Pemprov DKI juga akan mengalokasikan Rp20,04 triliun untuk pendidikan dan Rp31 triliun untuk infrastruktur. Kedua sektor tersebut menjadi prioritas utama dalam rancangan anggaran yang disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan alokasi tersebut saat membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat paripurna penyampaian penjelasan gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Rano menjelaskan, anggaran pendidikan mencapai 26,71% dari total belanja daerah, sedangkan infrastruktur sebesar 41,43%. Persentase tersebut melampaui ketentuan belanja wajib atau mandatory spending, yakni minimal 20% untuk pendidikan dan 40% untuk infrastruktur.
“Dengan alokasi itu, belanja pendidikan dan infrastruktur sebagai mandatory spending telah melampaui batas minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur dari total Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027,” tu tutur Rano.
Meski demikian, besarnya alokasi anggaran belum dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas layanan publik. Efektivitas belanja pendidikan dan infrastruktur akan bergantung pada ketepatan program, pelaksanaan proyek, serta capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain kedua sektor tersebut, Pemprov DKI mengarahkan anggaran untuk memperkuat pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Di sektor kesehatan, program yang disiapkan mencakup penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, peningkatan layanan gizi, serta pengadaan alat penunjang medis di fasilitas kesehatan.
Rano menjelaskan bahwa Pemprov DKI juga berencana belanja untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyediakan subsidi pelayanan publik, memperkuat bantuan sosial, dan meningkatkan daya saing perekonomian Jakarta.
Untuk membiayai belanja daerah, pendapatan dalam RAPBD 2027 ditargetkan mencapai Rp72,62 triliun, meningkat 4,70% dibandingkan target dalam Perubahan APBD 2026 sebesar Rp69,36 triliun. Kenaikan target tersebut menunjukkan pentingnya optimalisasi penerimaan daerah untuk menopang kebutuhan belanja.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,16 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,88 triliun. Dengan komposisi tersebut, PAD menjadi sumber penerimaan terbesar yang menopang rencana anggaran Jakarta.
Selain pendapatan daerah, Pemprov DKI menyiapkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,27 triliun. Sumbernya meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp4,28 triliun, penerbitan obligasi daerah Rp4,239 triliun pada 2027, dan pinjaman daerah Rp1,75 triliun untuk pembangunan MRT Jakarta.
Penerbitan obligasi daerah direncanakan berlangsung bertahap pada 2027 dan 2028 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,62 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,239 triliun ditargetkan terbit pada 2027, sedangkan sekitar Rp1,38 triliun sisanya pada 2028.
Rencana penerbitan obligasi tersebut menambah alternatif pembiayaan pembangunan di luar pendapatan rutin daerah. Namun, skema ini juga memerlukan perhitungan matang terkait biaya pendanaan, kewajiban pembayaran pada masa mendatang, serta manfaat proyek yang dibiayai agar tidak membebani kemampuan fiskal daerah.
Pemprov DKI menyatakan RAPBD 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan program prioritas sekaligus memperkuat pembangunan menuju Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Rancangan anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta melalui rapat-rapat komisi sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan jadwal yang disepakati.
Rano berharap pembahasan bersama legislatif dapat berjalan sesuai jadwal sehingga program pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan.
“Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mendukung penyelesaian pembahasan sesuai jadwal yang disepakati, demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” katanya. (ayb)
