BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR siap menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan dalam aksi demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026. Puan juga mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban dan memastikan demonstrasi berlangsung aman.
Puan mengatakan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang perlu difasilitasi.
“Partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya dan menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan usai menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa memang dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Sedikitnya ada empat kelompok disebut akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan yang berbeda-beda.
Puan meminta peserta demonstrasi tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kericuhan. Ia berharap seluruh rangkaian aksi dapat berjalan tertib sehingga pesan yang disampaikan masyarakat dapat diterima dengan baik.
“Jangan sampai ada kericuhan, lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Puan.
DPR Buka Ruang Audiensi
Terkait adanya rencana perwakilan massa aksi untuk bertemu pimpinan DPR, Puan menyatakan pihaknya tidak menutup ruang dialog.
Ia menjelaskan bahwa pimpinan DPR bersama alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi-komisi secara bergantian menerima masyarakat yang ingin melakukan audiensi.
“Ya pimpinan DPR bisa saja menemui peserta aksi demo, hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkapnya.
Menurut Puan, mekanisme audiensi tersebut merupakan salah satu cara DPR menyerap aspirasi masyarakat dan membahas persoalan sesuai dengan bidang masing-masing.
“Dan, secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Berbagai Aspirasi
Puan mencontohkan sejumlah audiensi yang telah dilakukan DPR dalam beberapa waktu terakhir. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa telah bertemu dengan perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).
Pimpinan DPR bersama Komisi VI juga menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia. Pertemuan tersebut membahas kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan. Persoalan itu disebut berdampak pada sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.
Selain persoalan ketenagakerjaan, DPR juga masih menerima berbagai masukan mengenai RUU Perampasan Aset. Salah satunya melalui audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8/2026).
Puan menegaskan bahwa Komisi III DPR masih membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait pembahasan RUU tersebut.
“Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya,” kata Puan. (nov)
