BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kewajiban pemerintah yang harus dijalankan. Efisiensi anggaran merupakan wujud dari pelaksanaan amanat Undang Undang Keuangan Negara.
“Efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai undang-undang,” kata Puan saat berpidato pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
Puan dalam pidatonya menyinggung sejumlah hal krusial, di antaranya kesiapan pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Politisi PDI Perjuangan itu juga secara khusus menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sejumlah warga masyarakat akibat cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor di sejumlah daerah di Tanah Air.
“Semoga masyarakat yang terdampak bencana diberikan keselamatan dan kekuatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” lanjutnya.
Puan juga mengungkapkan tentang kehidupan berdemokrasi di Indonesia, yang telah menempatkan rakyat sebagai subjek dari kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, kata dia, negara harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, serta dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu 1 hari saja akan terasa sangat lama,” ujar Puan.
Tetapi bagi DPR RI dan pemerintah, lanjutnya, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Puan mengajak pemerintah untuk meneguhkan komitmen bersama agar dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat. Mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya.
“Negara harus hadir tanpa harus menunggu rakyat mem-viralkan dan menuntut kehadiran negara,” tegas Puan.(nov)
