BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, reformasi struktural yang diterapkan pemerintah berhasil mengawal ekonomi makro nasional ke posisi yang lebih baik.
Saat ini, secara umum ekonomi makro Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu, ketika pada periode 2014-2015, Indonesia dikategorikan sebagai negara rentan terpuruk bersama lima negara lain.
“Kalau kita ingat saat itu ada taper tantrum dan yang kalau kita lihat angka detail di situ di 2014-2015, defisit transaksi berjalan kita berada di angka US$ 27,5 miliar di tahun 2014. Kemudian di tahun 2015 berada di angka US$ 17,5 miliar. Kalau kita lihat lagi lebih detail di 2014 neraca dagang kita masih defisit US$ 2,2 miliar,” tegas Presiden Jokowi saat berpidato pada Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Presiden Jokowi mengaku, saat itu langsung menginstruksikan kepada jajaran menteri terkait agar berani melakukan reformasi struktural untuk menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakannya. Salah satu di antaranya adalah menyangkut surat berharga negara (SBN), yang saat itu 38,5% dikuasai asing dan sekarang tinggal 14,8 % yang dikuasai asing.
“Kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, maka keluar berbondong-bondong. Goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan hasil nyata dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah adalah neraca transaksi berjalan yang pada Kuartal III-2022 surplus sebesar US$ 8,9 miliar atau 0,9 % dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
“Artinya, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Saya selalu pasti meminta angka. ‘Pak ini sudah lebih baik’ ‘Ya angkanya berapa?’ Angkanya pasti saya minta dari berapa kemudian sekarang berapa karena itu penting sekali,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset-aset negara yang menganggur tersebut, antara lain, izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
“Sudah saya perintahkan kepada Menteri Investasi, Menteri ESDM, sudah dicabut saja konsesinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif, aset itu menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan sumber daya manusia untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif kepada ekonomi kita,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga menyoroti aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur, tidak dipakai, dan tidak disewakan serta peralatan-peralatan operasional yang justru malah ditumpuk digudang.
“Coba cek di dinas-dinas, di BUMN-BUMN banyak sekali. Dipikir saya enggak tahu? Tahu. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita tidak produktif dimulai hal-hal yang seperti ini. Atau membeli alat yang sebetulnya tidak diperlukan juga banyak, pembelanjaan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap,” kata dia.
No Comments