BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap proses keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) bejalan baik dan cepat.
Harapan itu disampaikan Kepala Negara dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
“Pada saat Indonesia akan menjadi anggota OECD kita tidak memulai dari nol sama sekali. Namun, sudah banyak bidang-bidang reformasi yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai mendampingi Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, kerja sama Pemerintah Indonesia dengan OECD sudah berjalan cukup lama, dan Indonesia merupakan mitra kerja utama OECD. Bahkan, Indonesia bersama OECD telah melakukan sejumlah program kerja sama seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.
”Indonesia melakukan asesmen atas kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN, taxation, capital movement, public procurement, anti-corruption, dan environment,” kata Menkeu.
Ia mengatakan, Indonesia banyak melakukan reformasi untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang ternyata sesuai dengan persyaratan keanggotaan OECD.
OECD yang didirikan pada 30 September 1961 di Paris, Prancis merupakan sebuah organisasi internasional dengan 38 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.
Saat ini, Indonesia tercatat sebagai mitra OECD bersama Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan.
