BRIEF.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) sepakat meningkatkan kerja sama investasi dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/9/2023).
“Bapak Presiden menyambut baik komitmen LG dengan mitra-mitranya di Indonesia untuk mempercepat realisasi grand package investasi senilai US$ 9,8 miliar dan konstruksi pabrik katoda di Batam. Bapak Presiden mengharapkan agar semuanya dapat dimulai tahun ini yang melibatkan BUMN Indonesia dan pengusaha daerah,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
Menlu mengatakan, Presiden Jokowi juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang pertanian dan ekonomi hijau agar produksi pertanian Indonesia memiliki akses yang lebih besar di pasar Korea.
“Bapak Presiden juga mengharapkan peningkatan kapasitas dan teknologi agar produk pertanian dapat memenuhi standar di Korea Selatan,” katanya.
IKN Nusantara
Selain itu, Presiden Jokowi berharap kerja sama antara Indonesia dan Republik Korea di bidang pengembangan infrastruktur transportasi dan kesehatan dapat segera terlaksana. Kepala Negara pun turut mengapresiasi dukungan Republik Korea dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota pintar atau smart city.
“Bapak Presiden juga mengapresiasi dukungan pemerintah Korea Selatan untuk pembangun IKN sebagai smart city dan mengharapkan dukungan Korea Selatan untuk sektor SDM (sumber daya manusia) dan digitalisasi birokrasi khususnya untuk mempercepat transformasi birokrasi,” tambah Retno.
Isu terakhir yang dibahas Presiden Jokowi dan Presiden Yoon adalah mengenai pekerja migran Indonesia (PMI). Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas peningkatan kuota PMI yang dapat bekerja secara profesional di Republik Korea.
“Bapak Presiden memohon penguatan pelindungan dan juga mengharapkan agar penguatan pelindungan ini sesuai dengan apa yang sudah disepakati di IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan kita akan dapat mulai melakukan pengiriman pekerja profesional,” kata Menlu.
