BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus mempercepat transformasi ekonomi digital melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa saat ini Jakarta telah menyumbang sekitar 38 persen penggunaan QRIS secara nasional. Dia menilai hal itu merupakan sebuah capaian yang dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat digitalisasi usaha, khususnya bagi pelaku UMKM perempuan.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/7).
Menurut Pramono, digitalisasi pembayaran menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun ekosistem usaha yang lebih modern, efisien, dan aman. Maka dari itu, Pemprov Jakarta bakal terus mendorong pemanfaatan QRIS di seluruh pasar dan sentra ekonomi yang dikelola pemerintah daerah.
“Penggunaan QRIS memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pelaku usaha. Selain lebih aman karena mengurangi transaksi tunai, transparansi transaksi juga semakin meningkat,” ujar Pramono.
Dia menilai, manfaat digitalisasi transaksi sangat dirasakan oleh pelaku usaha, terutama perempuan yang mendominasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain dapat mempermudah pembayaran, QRIS juga membantu pelaku usaha memiliki pencatatan transaksi yang lebih rapi sehingga dapat meningkatkan akses terhadap layanan keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga mengajak IWAPI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi.
“Jakarta sekarang sebagai kota global, pusat perekonomian nasional, dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, saya meminta IWAPI terus berkolaborasi dengan pemerintah agar semakin banyak peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khususnya perempuan,” katanya.
Pramono mengungkapkan, perekonomian Jakarta saat ini terus menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi ibu kota mencapai 5,59 persen dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 16,67 persen, serta didukung tingkat inflasi yang tetap terkendali.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang yang lebih luas bagi dunia usaha untuk berkembang. Karena itu, Pemprov Jakarta membuka ruang kolaborasi dengan IWAPI, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan usaha, hingga perluasan akses pasar.
Selain mendorong digitalisasi ekonomi, Pemprov Jakarta juga terus mempercepat transformasi kota melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penyelesaian berbagai proyek strategis guna memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.
Pramono optimistis sinergi antara pihak pemerintah dan IWAPI akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing perempuan pengusaha di era digital.
“Saya berharap IWAPI terus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemberdayaan perempuan, serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya. (ayb)
