BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan jumlah polisi hutan hingga 70.000 personel sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prabowo menegaskan penanganan karhutla bakal menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dia meminta seluruh jajarannya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk mempercepat pemadaman dan penanganan kebakaran.
“Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kamu butuh, sampaikan. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini,” tutur Prabowo dalam rapat terbatas mengenai penanganan karhutla yang digelar secara hibrida dari Istana Merdeka, Selasa (13/10).
Dalam rapat tersebut, Prabowo juga mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk jajaran panglima, kepala kepolisian daerah (kapolda), dan pemerintah daerah.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor diperlukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memperkuat perlindungan hutan secara berkelanjutan.
Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pemerintah, menurutnya, perlu memperkuat langkah pencegahan agar risiko kebakaran dapat ditekan sejak awal.
Salah satu langkah yang diusulkan ialah meningkatkan jumlah polisi hutan hingga 70.000 orang. Prabowo menilai jumlah personel yang tersedia saat ini belum memadai untuk mengawasi dan melindungi kawasan hutan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk kebakaran.
“Kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” katanya.
Untuk mendukung rencana itu, Prabowo meminta Kapolri membantu proses pendidikan dan pelatihan polisi hutan. Penguatan kapasitas personel dinilai penting agar upaya pengawasan, pencegahan, dan penanganan kebakaran dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Kapolri nanti bisa bantu, ya, mendidik polisi hutan,” ujarnya.
Selain menambah personel, Prabowo menekankan pentingnya strategi pencegahan dan mitigasi yang dilakukan secara presisi hingga tingkat desa. Pendekatan itu diharapkan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi potensi kebakaran lebih awal dan menyesuaikan penanganan dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Paling utama nanti adalah pencegahan, presisi, dan mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” tutur Prabowo.
Dia menyebut strategi penanganan tersebut telah dibahas bersama para pakar dari berbagai perguruan tinggi, profesor, serta ahli daerah yang memahami karakteristik wilayah masing-masing. Pelibatan para ahli diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Prabowo juga menilai penanganan karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya dalam skala besar karena kondisi alam dan tantangan di lapangan tidak mudah. Karena itu, koordinasi antarlembaga dan kecepatan respons menjadi faktor penting dalam mengendalikan kebakaran.
“Saya kira, kalau kita tidak turun tangan secara besar-besaran, tidak bisa,” kata Prabowo. (ayb)
