BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan pembentukan Pengadilan Ad Hoc untuk mengusut pengurus dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 30 terakhir.
Pernyataan itu, disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, gagasan tersebut muncul setelah pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, yang menjadi induk dari BUMN.
Berdasarkan hasil penelusuran, Danantara menemukan ada banyak BUMN yang tidak produktif, bahkan ada banyak anak usaha, sehingga jumlah keseluruhan BUMN mencapai 1.074 entitas.
Presiden juga menyoroti tata kelola BUMN, yang dinilai tidak bertanggung jawab kepada negara. Prabowo mengaku heran dengan kondisi sejumlah BUMN yang dinilai seolah bekerja tanpa memperhatikan kepentingan negara.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” kata Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Bahkan ada BUMN yang merekayasa laporan keuangan seolah membukukan laba.
Terkait dengan itu, Prabowo menyampaikan gagasan pembentukan Pengadilan Ad Hoc, yang secara khusus menyelidiki penyimpangan di BUMN, termasuk jajaran pengurus dan direksii BUMN.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi BUMN 30 tahun ke belakang,” tutur Prabowo. (Jea)
