BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026).
Rapat membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana, dan penyesuaian persyaratan bagi masyarakat Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam rapat itu Prabowo meminta perkembangan terkait sejumlah isu strategis, termasuk penyesuaian syarat perekrutan masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin bergabung dengan TNI.
Selain itu, Prabowo meminta laporan mengenai penanganan bencana, termasuk pemulihan pascagempa di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), erupsi Gunung Merapi, serta penanganan karhutla, khususnya di Kalimantan dan Sumatra.
Perkuat Pencegahan Karhutla
Dalam penanganan karhutla, Prabowo menekankan pentingnya langkah pencegahan hingga tingkat desa. Babinsa diminta berperan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan.
“Presiden ingin edukasi terkait bahaya pembakaran hutan diberikan para Babinsa di desa kepada warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama,” kata Teddy.
Penanganan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, Prabowo turun langsung ke Kalimantan untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan serta meminta operasi di lapangan diperkuat melalui pengerahan personel dan dukungan udara.
Pemerintah juga telah mengerahkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah meluasnya titik api.
Rekrutmen Warga Dayak
Selain karhutla, isu rekrutmen masyarakat Dayak menjadi prajurit TNI turut mendapat perhatian Prabowo.
Pembahasan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Dayak pedalaman yang menginginkan adanya penyesuaian persyaratan dalam proses perekrutan. Isu itu sebelumnya disampaikan kepada Prabowo dalam pertemuan dengan Panglima Jilah di Istana Merdeka, Jakarta.
Penyesuaian persyaratan diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Dayak pedalaman untuk mengabdi melalui TNI, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan standar yang berlaku.
Rapat di Hambalang menunjukkan dua agenda yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memperkuat respons terhadap ancaman karhutla dan memastikan kebijakan perekrutan prajurit dapat mengakomodasi kondisi sosial serta karakteristik masyarakat di wilayah pedalaman.
Pemerintah kini dituntut memastikan kedua agenda tersebut tidak berhenti pada kebijakan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. (nov)
