BRIEF.ID – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankannya menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menyatakan, tidak mungkin Presiden Prabowo menganjurkan Gibran mengajukan gugatan ke PTUN terkait polemik ijazahnya.
Apalagi Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran telah bersifat final.
“Pak Yusril mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN. Artinya, Pak Yusril sudah diskusikan dengan Presiden,” kata Syahganda kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan Syahganda ini memunculkan pertanyaan mengenai komunikasi dan koordinasi di lingkungan pemerintahan terkait polemik ijazah Gibran.
Di satu sisi, Gibran menyebut adanya saran Presiden Prabowo untuk menempuh jalur PTUN. Di sisi lain, Syahganda justru mempertanyakan kemungkinan saran tersebut, dengan merujuk pada penjelasan Yusril mengenai putusan lembaga peradilan.
Perbedaan pernyataan ini menjadi perhatian publik dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
Publik kini menantikan klarifikasi mengenai konteks pernyataan Gibran serta penjelasan resmi dari Presiden Prabowo maupun Yusril terkait kemungkinan langkah hukum melalui PTUN. (nov)
