BRIEF.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan pendapat akhir Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Perubahan APBD 2026 disepakati sebesar Rp79,56 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan APBD murni 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun.
Artinya, terdapat penyesuaian anggaran sekitar Rp1,76 triliun dalam Perubahan APBD 2026. Meski demikian, Pemprov DKI menyatakan penyesuaian tersebut tetap diarahkan untuk menjaga layanan dasar bagi masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjadi sejumlah layanan yang disebut tetap mendapat perhatian dalam perubahan anggaran tersebut. Pemprov DKI juga berharap penyesuaian fiskal tidak menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Rano mengatakan persetujuan Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jakarta sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.
“Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2026 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana,” tutur Rano dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa (22/9).
Menurut Rano, pembahasan perubahan anggaran antara eksekutif dan legislatif juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah belanja pemerintah daerah. Maka dari itu, berbagai masukan DPRD disebut akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI.
Dia juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang dinilai telah mencermati pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 secara mendalam.
“Berbagai saran, komentar dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan anggaran tidak hanya menjadi tahap akhir pembahasan, tetapi juga membawa sejumlah catatan DPRD yang harus ditindaklanjuti Pemprov DKI dalam pelaksanaan program sepanjang 2026.
Rano menilai bahwa hubungan kerja antara Pemprov DKI dan DPRD perlu terus dijaga. Menurut dia, kemitraan kedua lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan program strategis pemerintah daerah memberikan manfaat bagi warga.
“Dengan kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif, kita dapat menghasilkan program kerja strategis yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jakarta,” ujar Rano.
Pemprov DKI berharap sinergi dengan DPRD dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan di tengah penyesuaian anggaran. Rano juga menargetkan Jakarta tetap mampu mempertahankan perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional.
Rano menyampaikan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta atas persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pria yang akrab disapa Bang Doel itu berharap hasil kesepakatan tersebut dapat menjadi pijakan dalam menjalankan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran. (ayb)
