BRIEF.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin adanya pendampingan dan pengawasan menyeluruh dari KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, barang milik daerah, hingga area Monitoring Center for Prevention.
“Intinya adalah Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan dan pengawasan secara menyeluruh,” ujar Pramono.
Melalui penguatan pengawasan, Pramono ingin pencegahan korupsi di Pemprov DKI Jakarta mengalami perbaikan signifikan. Ia pun menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membuka diri terhadap pengawasan, termasuk di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Hal ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta kemudian lebih lebih baik dan juga lebih terukur itu,” katanya.
Pramono ingin berbagai proyek besar yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mendapatkan supervisi khusus dari KPK, sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi. Ia juga mengatakan, kasus-kasus yang belum selesai akan menjadi catatan bagi Pemprov DKI Jakarta.
“Yang belum selesai tentunya itu menjadi catatan dan kami juga akan, kalau memang kasus itu belum berhenti tentunya Pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu,” ucap Pramono.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto menyampaikan, pimpinan KPK menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta dan menegaskan komitmen KPK untuk bersinergi dalam upaya pencegahan korupsi.
“Jadi pimpinan menyambut baik. Juga tadi harapan ke depan dari pimpinan KPK untuk sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta akan tetap terus berjalan,” kata Cahya.
Cahya juga mengingatkan sejumlah hal, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kepada Pramono, KPK pun menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi anggaran APBD.
“Kemudian juga hal-hal yang mungkin pernah terjadi di provinsi lain tadi juga disampaikan agar jangan sampai itu terjadi di Jakarta,” tandasnya. (nov)
