BRIEF.ID – Pemerintah pusat melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) kini tengah menyusun peta bahaya banjir di sejumlah wilayah di Sumatra.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG Antonius B. Widjanarto menilai bahwa pemetaan tersebut ditargetkan mencakup 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga 2028, menyusul banjir yang melanda sejumlah wilayah pada November 2025.
Dia menjelaskan bahwa Tim BIG kini turun ke sejumlah lokasi terdampak untuk mengumpulkan data geospasial yang akan menjadi salah satu dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dia optimistis bahwa langkah tersebut bisa mendukung BIG dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pada bidang data.
“Pemetaan tidak hanya diarahkan untuk mencatat lokasi yang sebelumnya terendam banjir, tapi juga bisa mengidentifikasi karakteristik bahaya, termasuk potensi genangan, luas wilayah terdampak, dan kedalaman genangan dengan mempertimbangkan kondisi topografi masing-masing wilayah,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (17/9).
Menurutnya, kesamaan referensi geospasial juga diperlukan agar pemerintah pusat dan daerah memiliki dasar data yang konsisten dalam mengambil keputusan.
“Penanganan pascabencana tidak cukup hanya dengan mengetahui berapa besar kerusakan, tetapi juga harus diketahui secara tepat di mana lokasi terdampak, bagaimana karakteristik bahayanya, serta bagaimana kondisi wilayah tersebut sebelum dan setelah bencana,” katanya.
Menurutnya informasi geospasial diperlukan agar kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diarahkan berdasarkan lokasi dan tingkat kebutuhan. Data tersebut juga diharapkan membuat setiap intervensi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara lebih terukur.
Dalam penyusunannya, BIG bekerja untuk menggabungkan berbagai sumber data di antaranya data topografi, morfometri dan morfologi permukaan bumi, citra satelit radar, jaringan sungai, garis pantai, penggunaan lahan, serta data geospasial tematik lainnya.
Data tersebut kemudian dipadukan dengan informasi mengenai kejadian banjir dan data pendukung dari kementerian/lembaga terkait. Tim BIG juga melakukan pendataan, identifikasi, dan pengukuran kondisi wilayah secara langsung di sejumlah lokasi terdampak.
Pendekatan itu diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai karakteristik risiko banjir di masing-masing wilayah. Dia meyakini satu referensi data, pemerintah dapat menggunakannya untuk menentukan lokasi prioritas rehabilitasi, pembangunan kembali infrastruktur, hingga perencanaan tata ruang.
“Data yang kami bangun diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Antonius. (ayb)
