BRIEF.ID – Pemerintah Kerajaan Belanda menyediakan dana sebesar Rp 3,2 triliun atau Euro 200 juta untuk membiayai upaya-upaya meningkatkan kesadaran soal peranan kekuasaan kolonial pada perbudakan.
Belanda juga akan menyampaikan permintaan maaf atas peranannya dalam perbudakan selama masa kolonial, seperti disampaikan salah seorang anggota Kabinet Perdana Menteri Mark Rutte, Jumat (4/11/2022).
Menteri Perlindungan Hukum Belanda Franc Weerwind membenarkan isi laporan RTL bahwa Pemerintah Belanda berencana meminta maaf secara resmi pada Desember.
Selain itu, Pemerintah Belanda juga akan menyiapkan dana Euro 27 juta atau sekitar Rp 422,31 miliar untuk membuka museum perbudakan, menurut laporan RTL.
Keputusan tersebut muncul setelah panel penasihat tahun lalu mengeluarkan rekomendasi soal perbudakan dan posisi pemerintah Belanda. Panel merekomendasikan Belanda untuk mengakui bahwa perdagangan budak trans-Atlantik pada abad 17-19 telah menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Panel juga menyarankan pemerintah negara itu agar meminta maaf.
“Ini adalah momen besar dan indah,” kata Weerwind, seperti dikutip kantor berita ANP, ketika ia berbicara kepada para wartawan di Den Haag, pada Jumat.
Dengan meminta maaf, ujar Weerwind, pemerintah akan membuka lembaran menuju masa depan bersama. Itu bisa dilakukan secara bersama-sama dan dengan membuat pernyataan ini.
