BRIEF.ID – PDI Perjuangan mendesak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan itu menguat menyusul polemik persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi perhatian publik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengatakan apabila tidak dilakukan, DPR perlu mempertimbangkan proses pemakzulan sesuai mekanisme konstitusi.
“Iya, itu lah situasinya. Dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri,” ujar Andreas, Senin (9/11/2026).
Andreas menilai desakan pengunduran diri telah disampaikan berbagai pihak, tetapi belum mendapatkan respons sebagaimana diharapkan. Ia juga menyoroti pernyataan Gibran terkait dokumen pendidikan yang menjadi pokok polemik.
DPR, lanjutnya, harus serius menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memperhatikan putusan lembaga peradilan serta ketentuan perundang-undangan.
Ia mengingatkan bahwa mekanisme pemakzulan memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran sebelumnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. Dalam pertimbangannya, MK juga menyinggung bukti persyaratan pendidikan yang diajukan dalam perkara itu.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pembahasan mengenai tindak lanjut putusan MA masih berlangsung secara informal antarfaksi di DPR. Pembahasan resmi disebut akan dilakukan setelah masa sidang DPR kembali dibuka.
Polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Berbagai pihak kini menantikan bagaimana DPR menyikapi persoalan tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. (nov)
