JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta MSCI mengevaluasi secara objektif perkembangan reformasi pasar modal Indonesia setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjalankan sejumlah perbaikan tata kelola dan transparansi.
Said menilai Indonesia tidak semestinya terus menghadapi ancaman penurunan status pasar tanpa mempertimbangkan implementasi reformasi yang telah dilakukan.
“Tekanan terhadap pasar modal Indonesia sepanjang 2026 tidak bisa terlepas dari sejumlah catatan lembaga indeks global mengenai transparansi kepemilikan saham, free float, dan konsentrasi kepemilikan emiten,” tuturnya di Gedung DPR Jakarta, Senin (9/11).
MSCI sebelumnya meminta perbaikan transparansi kepemilikan saham sejak September 2025. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi kebijakan interim freeze indeks Indonesia pada Januari 2026.
Pada Oktober 2026, MSCI kembali memberikan tekanan dengan membuka kemungkinan penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Konsultasi atas persoalan tersebut masih berlangsung hingga Juni 2027.
Menurut Said, tekanan MSCI seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pasar modal. Namun, proses evaluasi juga perlu memperhitungkan perubahan regulasi dan implementasi reformasi yang telah dilakukan otoritas.
Dia mengapresiasi pemberlakuan free float minimal 15% untuk emiten baru sejak April 2026, disertai implementasi bertahap bagi emiten lama.
BEI, KSEI, dan OJK juga kini memperluas klasifikasi investor dari sembilan kategori menjadi 39 subklasifikasi. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat keterbukaan informasi mengenai struktur kepemilikan saham.
Selain itu, OJK meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal. Said menyebut sepanjang Januari-Oktober 2026 terdapat 835 pihak yang dikenai sanksi dan tindakan penegakan hukum.
Dia juga menilai reformasi tersebut perlu dilanjutkan dengan konsistensi pengawasan dan penindakan agar kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia kembali meningkat.
Said juga mengapresiasi langkah demutualisasi BEI yang membuka peluang kepemilikan saham kepada investor nonanggota bursa. Menurut dia, perubahan tersebut berpotensi memperluas mekanisme pengawasan terhadap tata kelola BEI.
Di tengah reformasi tersebut, Said berharap lembaga indeks global memberikan penilaian berdasarkan perkembangan aktual dan kualitas implementasi kebijakan.
“Kalau kita fair menjalankan reformasi pasar modal, yang menjadi harapan semua pihak, seharusnya BEI tidak lagi dihadapkan pada ancaman pengucilan, lebih dari itu harusnya mendapat apresiasi,” demikian perspektif Said terhadap reformasi pasar modal Indonesia. (ayb)
