BRIEF.ID – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membantah informasi mengenai pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup yang beredar di media sosial. Hingga kini, masa berlaku SIM masih lima tahun sejak tanggal penerbitan dan wajib diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menegaskan bGwa informasi mengenai SIM seumur hidup yang beredar di sejumlah platform digital merupakan kabar bohong atau hoaks.
Dia mengatakan, ketentuan masa berlaku SIM masih mengacu pada Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut menyatakan SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” tutur Agus dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (9/11).
Menurutnya, SIM tidak semata-mata berfungsi sebagai dokumen administratif bagi pengendara. Dokumen tersebut juga menjadi bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi dan kesehatan untuk mengemudikan kendaraan bermotor.
Sehingga dengan demikian, mekanisme perpanjangan SIM setiap lima tahun dinilai penting untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berkendara.
Di tengah beredarnya informasi SIM seumur hidup, Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi penipuan digital yang memanfaatkan isu tersebut.
Sejumlah tautan yang menawarkan pendaftaran SIM seumur hidup maupun layanan SIM gratis dilaporkan beredar melalui media sosial, termasuk TikTok, WhatsApp, dan Instagram.
Agus menilai tautan semacam itu patut dicurigai karena berpotensi menjadi sarana penipuan digital, termasuk pencurian data pribadi masyarakat.
Masyarakat diminta tidak sembarangan mengakses tautan yang menawarkan layanan SIM dengan klaim tidak sesuai ketentuan resmi.
Terlebih, penawaran yang meminta untuk pengisian data pribadi melalui situs atau akun tidak resmi berisiko membuka peluang penyalahgunaan informasi.
Korlantas juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas, terutama kabar yang menyangkut perubahan kebijakan pelayanan publik.
Institusi tersebut meminta masyarakat melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi Polri sebelum mengambil tindakan maupun menyebarkan kabar yang beredar di media sosial.
Langkah verifikasi dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi keliru sekaligus mengurangi risiko masyarakat menjadi korban penipuan digital.
“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jangan mudah percaya hoaks, jangan sembarangan klik tautan, dan lindungi data pribadi Anda,” kata Agus.
Penegasan Korlantas Polri ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ketentuan penerbitan dan perpanjangan SIM tetap berlaku sesuai regulasi yang ada, meskipun wacana atau klaim perubahan kebijakan terus beredar di ruang digital.
Masyarakat diharapkan lebih cermat memilah informasi mengenai layanan kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan dokumen berkendara, agar tidak terjebak penawaran palsu yang berpotensi merugikan secara finansial maupun membahayakan keamanan data pribadi. (ayb)
