BRIEF.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengakui dirinya termasuk menjadi pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Dia menegaskan bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus mengikuti ketentuan hukum, kecuali untuk kepentingan penyidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai informasi sekitar 6.000 orang yang disebut menjadi sasaran penyadapan. “Ya, termasuk kita semuanya ada,” tuturnya di Kantor Kemenko Polkam Jakarta, Senin (9/12).
Dudung menilai penyadapan pada dasarnya tidak diperbolehkan apabila dilakukan tanpa dasar hukum. Namun, tindakan tersebut dapat dilakukan dalam konteks tertentu, terutama apabila berkaitan dengan proses penyidikan.
“Ya, secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara. Ya kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah,” katanya.
Dia menegaskan persoalan penyadapan yang tengah berkembang masih berada dalam proses hukum. Dudung menyebut perkara tersebut belum memasuki ranah politik dan keamanan yang menjadi kewenangan kementeriannya.
“Ya saya tidak tahu. Itu proses hukum. Belum menyentuh, belum, belum menyentuh politik dan keamanan. Masih Pak Yusril itu,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah Kemenko Polkam melakukan langkah pengamanan khusus untuk mengantisipasi penyadapan di lingkungan kantor, Dudung membantah adanya tindakan tersebut.
“Oh, tidak ada. Tidak ada,” tuturnya.
Dudung juga menyebut kondisi keamanan nasional saat ini relatif kondusif. Meski demikian, pengakuannya mengenai dugaan penyadapan terhadap dirinya menambah perhatian terhadap persoalan perlindungan komunikasi dan kepastian hukum dalam praktik penyadapan. (ayb)
