BRIEF.ID – Kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Berbelanja, menonton film, menggunakan aplikasi, hingga melakukan transaksi keuangan kini semakin banyak dilakukan melalui platform digital. Seiring pertumbuhan itu, pajak digital menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa penerapan sistem pemungutan pajak digital yang melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform perdagangan elektronik mulai diterapkan pada 9 November 2026.
“Yang namanya digital taxation, pajak digital akan segera dilaksanakan. Tanggal 9 November semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo, dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim.
Pajak digital merupakan pemungutan pajak atas aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui sistem elektronik atau platform digital. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sekaligus memastikan kegiatan ekonomi digital turut memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.
Di Indonesia, salah satu bentuk penerapannya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pajak ini dapat dikenakan pada pemanfaatan produk dan layanan digital, seperti layanan streaming, perangkat lunak, aplikasi, serta berbagai produk digital lainnya sesuai ketentuan perpajakan.
Namun, manfaat pajak digital sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan pemerintah. Jika dikelola secara transparan dan tepat sasaran, penerimaan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
Perkuat Penerimaan Negara
Salah satu manfaat utama pajak digital adalah memperkuat penerimaan negara. Dana yang terkumpul melalui perpajakan menjadi bagian dari sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melalui APBN, penerimaan negara dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga program perlindungan sosial.
Dengan demikian, kontribusi pajak dari aktivitas ekonomi digital diharapkan ikut mendukung pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Pajak digital juga dinilai berperan penting dalam menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha berbasis digital.
Selama ini, perkembangan perdagangan melalui internet menghadirkan persaingan baru bagi toko dan usaha yang beroperasi secara langsung. Melalui pengaturan perpajakan, pemerintah berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital juga menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kontribusi Ekonomi Digital
Pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang besar bagi Indonesia. Berbagai perusahaan dan penyedia layanan digital memperoleh pendapatan dari aktivitas masyarakat di dalam negeri.
Melalui kebijakan pajak digital, aktivitas ekonomi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya menciptakan peluang bisnis, tetapi juga ikut mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Meski dinilai memiliki sejumlah manfaat, penerapan pajak digital tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi. Pemerintah perlu memastikan aturan perpajakan mudah dipahami, dilaksanakan secara konsisten, serta tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Selain itu, transparansi penggunaan penerimaan pajak menjadi hal penting. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang pajak dikelola dan sejauh mana penerimaan tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
Pemerintah juga perlu memperhatikan perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta perkembangan teknologi yang terus berubah.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan pajak digital tidak semata-mata diukur dari besarnya penerimaan negara. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana penerimaan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan fasilitas umum, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pelayanan publik menjadi contoh manfaat yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat.
Pajak digital seharusnya menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Di tengah pesatnya transformasi teknologi, negara perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dengan pengelolaan yang transparan, kebijakan yang adil, dan pemanfaatan penerimaan yang tepat sasaran, pajak digital bukan sekadar kewajiban dalam transaksi daring, melainkan salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan dan masa depan ekonomi Indonesia. (nov)
