BRIEF.ID – Pemerintah mengubah arah kebijakan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) setelah menemukan persoalan buruh tani yang selama ini justru sulit mengakses bantuan karena tidak memiliki lahan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan buruh tani tanpa sawah kini dapat menjadi prioritas penerima bantuan seperti traktor dan combine harvester. Kebijakan itu disebut telah dituangkan dalam perubahan regulasi Kementerian Pertanian.
“Regulasi kami ubah. Sudah kami ubah, sudah kami tanda tangani. Prioritaskan alat mesin pertanian, pompa dan seterusnya kepada buruh tani yang tidak punya sawah supaya kesejahteraannya meningkat,” kata Amran saat kunjungan kerja di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (1/9).
Kebijakan tersebut muncul setelah Amran bertemu langsung dengan sejumlah buruh tani di tengah perjalanan. Dari pertemuan itu, dia menemukan bahwa sebagian buruh tani hanya mengandalkan pekerjaan harian dengan kesempatan kerja yang sangat terbatas.
Amran mencontohkan seorang buruh ngarit yang hanya memperoleh sekitar Rp30.000 per hari dengan pekerjaan dua hingga tiga kali dalam sepekan. Jika bekerja dua kali seminggu, pendapatannya hanya sekitar Rp240.000 per bulan.
“Nah, ada juga tadi kami di tengah jalan temukan buruh ngarit. Itu dapat berapa? Hanya Rp30 ribu per hari, dan itu dua kali seminggu, maksimal tiga kali seminggu,” katanya.
Menurut Amran, persoalan tersebut menunjukkan adanya celah dalam skema bantuan sebelumnya. Dia mengatakan buruh tani yang tidak mempunyai sawah maupun akses terhadap kelompok tani berpotensi tidak tersentuh bantuan, meski mereka menjadi bagian penting dari aktivitas produksi pertanian.
Maka dari itu, pemerintah ingin alsintan tidak hanya dipandang sebagai bantuan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga sebagai modal usaha bagi buruh tani. Alat tersebut dapat dikelola bersama dan disewakan kepada petani lain.
“Ini nanti dipakai dan disewakan ke masyarakat. Bisa lima hektare, sepuluh hektare satu hari,” ujarnya.
Implementasi perubahan kebijakan itu langsung diuji di Karawang. Beberapa jam setelah Amran menjanjikan bantuan, combine harvester tiba dan diterima kelompok buruh tani di Desa Tegal Sawah untuk mendukung kegiatan panen.
Selain combine harvester, Amran juga menjanjikan penggantian traktor milik kelompok yang dilaporkan hilang dicuri pada malam 17 Agustus. “Kalau tidak dapat, digantikan. Hilang, sudah. Nanti kita ganti,” tegasnya.
Bagi Julaiha, salah satu buruh tani Desa Tegal Sawah, bantuan tersebut dapat meringankan pekerjaan sekaligus meningkatkan produktivitas kelompok. “Bapak tadi langsung datang combine, kemudian langsung juga mau mengganti alat tani saya yang hilang pas 17 Agustus malamnya. Insyaallah mau diganti,” ujarnya.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut nantinya akan sangat bergantung pada tata kelola alat setelah bantuan diterima. Pemerintah meminta alsintan tidak dikuasai individu, melainkan dikelola bersama dengan mekanisme bagi hasil.
“Bagi hasil, bagi rata. Semua ikut. Jangan ada yang ditinggal,” kata Amran.
Kementerian Pertanian menyebut kebijakan itu bagian dari transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern. Amran mengatakan modernisasi tidak boleh hanya menguntungkan petani pemilik lahan, tetapi juga pekerja yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
“Yang diprioritaskan yang tidak punya alat. Buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat combine,” tegasnya.
Amran menegaskan arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar modernisasi pertanian dirasakan masyarakat kecil.
“Kita mau ini pemerataan. Kita mau semua anak bangsa, khususnya sektor petani, merasakan kehadiran pemerintah,” tutupnya.
