BRIEF.ID – Kementerian Perindustrian (Kemenperin), mulai Januari 2024 mengoperasikan sistem informasi pendataan industri halal (Saliha).
“Kami terus mengembangkan dan memperkuat layanan dukungan untuk sertifikasi halal gratis bagi pelaku industri melalui sistem informasi pendataan industri halal atau yang disingkat Saliha, yang rencananya akan kita launch early next year pada tahun 2024, Januari,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang di Bali, Kamis (28/12/2023) malam.
Ia menjelaskan, aplikasi Saliha ini adalah syarat utama untuk pengajuan sertifikasi halal gratis di Lembaga Pemeriksa Halal Kementerian Perindustrian.
Saliha sebagai Sistem Informasi Pendataan Industri Halal yang dibangun Kemenperin, guna memudahkan pendataan dan seleksi bantuan Sertifikasi Industri Halal pada 2023.
Kemenperin memberikan perhatian khusus pada industri halal. Menperin menyebutkan, sektor ini memiliki potensi yang sangat besar baik di Indonesia maupun dunia.
Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) terbaru pada Selasa (26/12/2023), peringkat Indonesia dalam Global Islamic Economy Indicator Ranking 2022 berada pada posisi ketiga atau naik satu peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di posisi empat.
Indikator tersebut, kata Menperin, sebagai sebuah dorongan untuk terus mengembangkan produk-produk halal seperti makanan dan minuman halal, kosmetik, farmasi dan fesyen.
Ia menyebut impor negara-negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di sektor makanan dan minuman halal mencapai US$ 265,1 miliar pada 2022. Diperkirakan nilai ini akan terus bertambah dalam dua tahun ke depan menjadi US$ 368,3 miliar.
“Oleh sebab itu, kita terus-menerus mendorong pertumbuhan dari produk-produk halal yang ada di Indonesia untuk bisa melayani market global dan juga market domestik,” kata Menperin.
Menperin berharap produk-produk tekstil seperti mukena dan kerudung dapat dihasilkan oleh Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
