BRIEF.ID – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi bangga, disepakatinya Bali Leaders’ Declaration atau Deklarasi Bali oleh para pemimpin G20 membuktikan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia.
Berbagai pujian diberikan para pemimpin G20 atas sikap netral Indonesia, yang memfokuskan pada pembahasan tentang ekonomi dan keuangan global.
“Kita patut bersyukur ada trust dari semua negara anggota G20 kepada Indonesia sehingga pada akhirnya deklarasi dapat disepakati,” kata Menlu saat memberikan keterangan pers usai penyelenggaraan KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022).
Indonesia memegang Presidensi G20 selama tahun 2022 dan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung, pada 15-16 November 2022, di Nusa Dua, Bali.
Menlu mengungkapkan, jalan menuju kesepakatan Deklarasi Bali ditempuh sangat panjang, bahkan melalui sejumlah putaran negosiasi. Negosiasi terakhir dilakukan pada 10-14 November 2022.
Pada awal masa presidensi G20 Indonesia, banyak pihak pesimistis Indonesia mampu menghasilkan sebuah deklarasi mengingat situasi dunia yang sulit, yang dipicu pandemi Covid-19 yang belum usai serta memburuknya perang Rusia vs Ukraina, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan.
“Jadi, ini adalah usaha yang luar biasa, dengan menggunakan aset diplomasi yang sudah cukup lama, Indonesia mencoba menjembatani semua perbedaan yang ada di antara anggota G20),” ujarnya.
Deklarasi Bali yang dihasilkan G20 di bawah presidensi Indonesia memuat 52 paragraf. Di antara puluhan paragraf tersebut, yang paling diperdebatkan oleh para anggota adalah bagaimana G20 menyikapi perang di Ukraina, meskipun pada akhirnya disepakati untuk mengecam perang yang dipicu pelanggaran batas wilayah atau integritas wilayah suatu negara.
Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yakni bebas untuk menentukan keputusan dalam berpendapat dan aktif untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia juga disebutnya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB.
“Pada saat kita bicara masalah integritas teritorial, saya rasa keputusan Indonesia sangat jelas dan konsisten,” kata Menlu.
