BRIEF.ID – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengunjungi Balai Kota Jakarta dan berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota.
Kunjungan tersebut disampaikan Pramono Anung melalui akun Instagram pribadinya @pramonoanungw pada hari ini Selasa (27/10/2026).
Dalam unggahannya, Pramono menyebut Suahasil tidak hanya berkeliling melihat kawasan Balai Kota, tetapi juga membahas sejumlah rencana pembangunan Jakarta ke depan. Sejumlah sektor yang telah dibahas Pramono dan Suahasil meliputi transportasi publik, hunian, renovasi gedung sekolah, hingga program beasiswa bagi mahasiswa asal Jakarta.
“Salah satunya, dukungan APBN melalui Kementerian Keuangan untuk pembangunan transportasi publik, hunian, hingga renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta,” tutur Pramono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (27/10).
Dukungan pemerintah pusat melalui APBN menjadi salah satu aspek yang dibahas untuk menunjang pembangunan Jakarta. Namun, belum ada rincian mengenai nilai anggaran yang dibutuhkan, proyek yang menjadi prioritas, dan skema pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan rencana tersebut.
Sektor transportasi publik menjadi salah satu fokus pembahasan. Dukungan APBN berpotensi membantu pembiayaan infrastruktur dan pengembangan layanan transportasi di Jakarta. Meski demikian, belum dijelaskan proyek transportasi mana yang akan memperoleh dukungan maupun target pembangunan yang ingin dicapai.
Selain transportasi, Pramono dan Suahasil membahas dukungan untuk pembangunan hunian. Rencana itu berpotensi berkaitan dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal, tetapi pemerintah daerah belum memerinci lokasi, jumlah unit, kelompok sasaran, ataupun bentuk dukungan anggaran yang dibutuhkan.
Bidang pendidikan juga masuk dalam agenda pembahasan melalui rencana renovasi gedung-gedung sekolah di Jakarta. Dukungan anggaran pemerintah pusat diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sarana pendidikan, terutama pada sekolah yang membutuhkan perbaikan infrastruktur.
Kendati demikian, jumlah sekolah yang akan direnovasi, kondisi bangunan yang menjadi prioritas, dan jadwal pengerjaan belum disampaikan secara terperinci. Kejelasan mengenai aspek tersebut diperlukan untuk mengukur kebutuhan anggaran sekaligus memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Selain pembangunan fisik, pembahasan turut mencakup kelanjutan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan program LPDP Jakarta yang membuka kesempatan bagi mahasiswa asal Jakarta melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dan doktoral (S3) di luar negeri.
“Kemenkeu juga mendukung keberlanjutan kolaborasi Pemerintah Jakarta dengan LPDP untuk menghadirkan LPDP Jakarta, program beasiswa yang membuka kesempatan bagi mahasiswa asal Jakarta melanjutkan pendidikan S2 dan S3 ke luar negeri,” tulis Pramono.
Program beasiswa tersebut berpotensi memperluas akses pendidikan tinggi bagi warga Jakarta. Namun, sejumlah hal masih perlu diperjelas, antara lain sumber pendanaan, kuota penerima, kriteria seleksi, bidang studi prioritas, serta mekanisme pelaksanaan program.
Transparansi mengenai persyaratan dan proses seleksi menjadi penting agar kesempatan memperoleh beasiswa dapat diakses secara adil oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria. Pemerintah juga perlu menjelaskan target penerima manfaat dan indikator keberhasilan program untuk mengukur dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Jakarta.
Pramono menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama pemerintah pusat dalam rencana pembangunan tersebut. Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta dapat segera diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Terima kasih atas dukungan dan kerja sama Pemerintah Pusat. Bismillah, semoga kolaborasi ini bisa segera terwujud dan membawa manfaat nyata bagi warga Jakarta,” tulis Pramono. (ayb)
