BRIEF.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pemberantasan kegiatan judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal, harus melibatkan semua Kementerian/Lembaga (K/L).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, pada tahun 2023, nilai transaksi judi online mencapai Rp 397 triliun dan pada triwulan pertama tahun 2024, nilainya melonjak mencapai Rp 600 triliun.
“Penanganan pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua kementerian,” kata Budi Arie melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (15/6/2024).
Budi Arie mengatakan, aktivitas judi online yang kini sangat meresahkan dan memberikan dampak buruk kepada masyarakat, juga terkait erat dengan pinjaman online ilegal.
“Saya sudah pernah bilang berkali-kali judol sama pinjol ilegal ini adik-kakak. Saudara kandung ini. Dua-duanya harus disikat!” tegas dia.
Dia melanjutkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online secara administrasi telah rampung. Menurutnya, Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat segera menandatangani agar Satgas bisa bergerak memberantas judi online.
Penandatangan dilakukan Presiden, ketika para menteri yang tergabung dalam satgas tersebut memberikan sekaligus menyatakan persetujuan. Pemberantasan ini, dilakukan agar masyarakat tidak lagi terjerumus ke dalam kegiatan yang membawa dampak negatif bagi kehidupannya.
“Prosedurnya semua Menteri paraf, nanti tinggal Pak Presiden. Tadi saya sudah paraf sebelum ke sini. Ketuanya Pak Menko Polhukam, Wakilnya Pak Menko PMK, Saya Ketua Bidang Pencegahan, Pak Kapolri Ketua Bidang Penegakan Hukum,” jelas dia.
Arie Budi menyatakan keberadaan Satgas Pemberantasan Judi Online merupakan upaya menangani judi online secara komprehensif.
“Pokoknya kita memastikan bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif. Tidak bisa separuh-separuh, harus semua lini bekerja bersama-sama,” tutup dia.
