BRIEF.ID – Pemerintah telah mengaktifkan sebanyak 10.070 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) per 15 Oktober 2026 yang diharapkan menjadi alternatif masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dan barang bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.
Salah satu gerai yang menjadi contoh operasional KDKMP berada di Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Gerai ini menjual LPG 3 kilogram seharga Rp16.000 per tabung dan minyak goreng MinyaKita seharga Rp15.700 per liter, sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Manajer KDKMP Cipedak, Syahrul Alfian, mengatakan kehadiran gerai tersebut membantu masyarakat mendapatkan LPG dengan harga lebih rendah dibandingkan sejumlah warung di sekitar lokasi.
“Jadi, masyarakat sangat terbantu. Masyarakat yang biasanya beli (LPG) di warung-warung Rp20.000 atau Rp21.000, tapi bisa akses di sini dengan Rp16.000,” tutur Syahrul dalam keterangan resminya, Kamis (15/10/2026).
Melalui harga tersebut, masyarakat berpotensi menghemat Rp4.000 hingga Rp5.000 untuk setiap pembelian LPG 3 kilogram dibandingkan harga yang disebut Syahrul berlaku di sejumlah warung. Namun, besarnya penghematan yang dirasakan warga akan bergantung pada harga yang sebelumnya mereka bayarkan dan ketersediaan barang di gerai.
Selain menjual kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, KDKMP Cipedak juga menampung produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik warga sekitar. Skema ini diharapkan membuka akses pemasaran bagi pelaku usaha lokal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perantara.
Syahrul menjelaskan, pasokan gerai berasal dari dua jalur, yakni produk komersial dan bersubsidi serta produk UMKM. Produk kategori pertama dipasok PT Agrinas Pangan Nusantara, meliputi LPG 3 kilogram, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, serta gula konsumsi.
Sementara itu, produk UMKM diperoleh dari usaha kecil milik masyarakat di sekitar gerai. “Nah, UMKM ini dipasok dari masyarakat sekitar,” ujarnya.
Meski demikian, keberadaan gerai dan penjualan dengan harga sesuai HET belum dengan sendirinya menjamin manfaat ekonomi yang merata. Keberlanjutan pasokan, konsistensi harga, jangkauan layanan, serta kemampuan koperasi menyerap produk lokal menjadi sejumlah faktor yang menentukan dampak KDKMP bagi masyarakat.
Syahrul mengatakan KDKMP Cipedak sebenarnya telah beroperasi sejak 28 Agustus 2026. Menurut dia, informasi mengenai gerai tersebut menyebar melalui rekomendasi dari mulut ke mulut sehingga pengelola tidak perlu melakukan promosi secara masif pada tahap awal.
Menjelang peluncuran serentak, pengelola melengkapi sejumlah kebutuhan gerai untuk mengantisipasi permintaan masyarakat. Syahrul menyebut persiapan tersebut dilakukan agar operasional koperasi dapat berjalan lebih optimal saat kegiatan peluncuran berlangsung.
Ke depan, pengelola KDKMP Cipedak berencana memperluas jangkauan konsumen melalui pemasaran digital. Salah satu opsi yang disiapkan adalah membangun kanal komunikasi resmi agar masyarakat lebih mudah mengetahui ketersediaan produk dan mengakses layanan koperasi.
“Kita harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu kedekatan dengan masyarakat. Jadi, rencana nanti kita mau membuat channel resmi sendiri, memang bisa pemesanan melalui WhatsApp atau media. Jadi, bisa kita pesan antar di jam-jam tertentu,” kata Syahrul.
Rencana pemesanan melalui WhatsApp dan layanan pesan antar tersebut masih perlu diwujudkan melalui kesiapan operasional, termasuk pengelolaan pesanan, ketersediaan stok, dan mekanisme distribusi. Jika terlaksana secara konsisten, layanan digital berpotensi memperluas akses konsumen, terutama warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke gerai.
Secara nasional, 10.070 gerai KDKMP yang mulai beroperasi pada 15 Oktober 2026 tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan memantau operasional gerai di berbagai daerah sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. (ayb)
