BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 100 triliun.
“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp 71 triliun ditambahkan Rp 100 triliun, bukan naik ke Rp 100 triliun tapi jadi Rp 171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Menkeu pada BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).
Menkeu menyatakan, Pemerintah memutuskan melakukan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 senilai Rp3.621,3 triliun. Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan manfaat APBN dirasakan langsung masyarakat.
Pos belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Sedangkan program dan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” ujar Menkeu dikutip dari Antara.
Menurut Menkeu, Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar. Penambahan anggaran dilatarbelakangi keinginan Prabowo mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.
Mulanya, target itu dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.
Menkeu sudah memberikan arahan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong lembaga keuangan turut mendukung kesuksesan program ini.
Dalam konteks itu, lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, sehingga perusahaan bisa memenuhi kebutuhan modal kerja maupun produksi dengan baik.
“Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat,” kata Menkeu.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.
“Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” kata Dadan. (Ant/nov)
