BRIEF.ID – Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan Hotel dari PT Indobuild Co.
Namun yang menjadi masalah, perusahaan itu belum juga hengkang dari tanah milik negara yang ditempatinya. Sebagai informasi, PT Indobuildco sudah tidak lagi berhak atas tanah seluas lebih kurang 13 hektare itu, setelah masa Hak Guna Bangunan (HGB) Indobuildco No. 26/Gelora dan GBK Indobuildco No. 27/Gelora habis. HGB No. 26/Gelora sudah berakhir tanggal 4 Maret 2023 dan HGB No. 27/Gelora berakhir 3 April 2023.
Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara sesuai HPL 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. Menko Polhukam Mahfud MD sudah meminta PT Indobuildco mengosongkan lahan Hotel Sultan, karena putusan pengadilan sudah inkrah di Peninjauan Kembali (PK).
Mengelola Hotel Mewah
PT Indobuild Co merupakan perusahaan pengelola properti milik Ponco Sutowo. Ponco Sutowo tak lain adalah putra Ibnu Sutowo, tokoh militer yang menjabat Direktur Utama Pertamina di era rezim Orde Baru.
Keluarga Sutowo diketahui memiliki bisnis perhotelan. Ponco Sutowo bersama saudaranya, Adiguna Sutowo mengelola beberapa hotel mewah seperti Bali Hilton, Lagoon Tower Hilton, dan Hotel Sultan (dulu bernama Hotel Hilton).
Penguasaan keluarga Ibnu Sutowo atas lahan di Senayan, lokasi Hotel Sultan, sudah menjadi polemik sejak lama. Ini karena GBK berstatus lahan milik negara, namun selama puluhan tahun dikuasai keluarga mertua artis Dian Sastro ini.
Saat masih bernama Hotel Hilton, hotel mewah itu menjadi sorotan publik setelah meruaknya kasus penyalahan gunaan perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Hotel Hilton tahun 2002 lalu.
Perpanjangan hak guna itu diduga menyalahi prosedur karena dilakukan tanpa izin dari Badan Pengelola Gelora Bung Karno sebagai pemegang hak pengelolaan lahan kawasan Senayan yang merupakan kepanjangan tangan negara.
Berdasarkan informasi DJKN Kementerian Keuangan, masalah lahan Hotel Sultan sempat membuat aset negara itu terancam lepas dari kepemilikan pemerintah. Ini setelah BPN memberikan izin perpanjangan HGB tanpa persetujuan Sekretariat Negara (Setneg) selaku pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah negara. (Kompas.com/nov)
