BRIEF.ID – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 menjadi undang-undang. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dengan defisit anggaran 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di tengah kebutuhan menjaga keberlanjutan fiskal.
Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Selasa (29/9/2026). Melalui pengesahan tersebut, pemerintah saat ini memiliki landasan anggaran untuk menjalankan program pembangunan tahun depan. Namun, tantangan utamanya terletak pada kemampuan merealisasikan target penerimaan dan belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai APBN 2027 dirancang sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat. Dia juga memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu merespons ketidakpastian global dan mempercepat agenda pembangunan nasional, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal,” tutur Suahasil dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (29/9).
Dalam APBN 2027, pemerintah menetapkan target tinggi pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp2.593,35 triliun, kepabeanan dan cukai Rp318,6 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp522,48 triliun.
Target penerimaan tersebut menuntut optimalisasi berbagai sumber pendapatan negara. Suahasil menyebut pemerintah akan memperkuat sistem perpajakan sekaligus menutup kebocoran anggaran untuk memastikan target penerimaan dapat tercapai.
Di sisi belanja, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.106,26 triliun dengan rincian, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3.371,26 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah ditetapkan sebesar Rp735 triliun.
Sehingga ada selisih antara pendapatan dan belanja negara yang menghasilkan defisit sekitar Rp671,16 triliun. Pemerintah juga menargetkan defisit tersebut tetap terkendali pada level 2,40 persen terhadap PDB.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suahasil.
Belanja negara juga akan diarahkan untuk menjalankan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu program pendukung atau enabler.
Secara keseluruhan, terdapat 60 program kerja yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari alokasi tersebut, anggaran pendidikan menjadi salah satu pos terbesar dengan nilai Rp824 triliun. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun dan ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun.
Besarnya alokasi anggaran menempatkan pemerintah pada tuntutan untuk memastikan program prioritas benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat. Realisasi belanja, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta efektivitas program menjadi faktor penting dalam mengukur keberhasilan APBN 2027.
Selain target fiskal, pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi makro ekonomi sebagai dasar penyusunan anggaran. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, sementara inflasi dipatok sebesar 2,5 persen.
Adapun tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 6,9 persen. Nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
Untuk sektor energi, Indonesian Crude Price (ICP) disepakati sebesar USD75 per barel. Pemerintah juga menetapkan target lifting minyak sebesar 612.500 barel per hari dan lifting gas sebesar 954.000 barel setara minyak per hari. (ayb)
