BRIEF.ID – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim bahwa cakupan layanan transportasi publik di Ibu Kota telah menjangkau lebih dari 93 persen wilayah.
Namun, di tengah peningkatan layanan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menyiapkan penyesuaian tarif bagi sejumlah moda transportasi, termasuk TransJakarta dan Transjabodetabek.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi Jakarta 2026 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9).
“Alhamdulillah, konektivitas transportasi publik di Jakarta sudah 93 persen lebih. Penggunaan transportasi publik juga terus meningkat, menunjukkan bahwa transportasi Jakarta mengalami perbaikan yang signifikan,” tutur Pramono.
Selain cakupan layanan yang semakin luas, Pramono mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap transportasi Jakarta mencapai 97,5 persen berdasarkan survei Litbang Kompas. Meski demikian, Pemprov Jakarta belum memerinci indikator penilaian maupun aspek layanan yang masih menjadi keluhan pengguna.
Pramono juga mengaitkan perkembangan transportasi publik dengan peningkatan posisi Jakarta dalam pemeringkatan kota dunia. Berdasarkan rilis Oxford Economics, Jakarta naik dari peringkat 287 pada 2024 menjadi peringkat 140 dari 1.000 kota dunia pada 2026.
“Tentunya, di Indonesia, Jakarta nomor satu. Nomor dua adalah Surabaya di ranking 308, Medan di 371 dan Bandung di 409. Salah satu penilaian utamanya ada transportasi publik,” katanya.
Sementara itu, dari sisi pengembangan infrastruktur, Pramono terus mendorong perluasan jaringan transportasi massal. Salah satunya melalui pengembangan LRT Jakarta lintas Kelapa Gading-Manggarai sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun di mana jumlah pengguna LRT Jakarta telah melampaui 12.000 penumpang per hari.
Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah yang tentah membidik jumlah penumpang mencapai 80.000 orang per hari. “Pemprov DKI terus memperkuat konektivitas untuk mewujudkan Jakarta yang terhubung. Salah satunya LRT Jakarta yang ke depan akan terus dikembangkan untuk memperluas jaringan transportasi massal hingga kawasan strategis seperti Dukuh Atas,” ujar Pramono.
Perluasan Penerima Manfaat
Di tengah ekspansi layanan itu, Pemprov DKI juga berencana memperluas penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG) dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini akan dibarengi penyesuaian tarif pada sejumlah layanan transportasi publik, termasuk TransJakarta dan Transjabodetabek.
Namun, Pramono belum dapat menjelaskan besaran kenaikan tarif, kelompok pengguna yang terdampak, maupun skema perlindungan bagi masyarakat yang tidak termasuk penerima KLG.
Padahal, perubahan tarif berpotensi dapat memengaruhi pengeluaran rutin warga yang bergantung pada transportasi publik.
Selain transportasi darat, Pemprov DKI berencana mengubah pola pengelolaan transportasi laut di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.
Pengelolaan layanan tersebut nantinya akan dilakukan secara profesional melalui PT TransJakarta, tidak lagi berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. “Saya yakin, pasti akan terkelola dengan baik,” tutur Pramono.
Pramono juga menyoroti perubahan budaya kerja di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pramono juga meminta petugas mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani masyarakat, tetapi tetap menjaga ketertiban dan ketegasan dalam menjalankan tugas.
“Sekarang saya melihat, Dinas Perhubungan DKI telah berubah menjadi lebih humanis. Saya menaruh harapan kepada saudara kalian, merubah wajah menjadi lebih humanis tetapi tidak kehilangan ketertiban dan ketegasannya,” ungkapnya.
Pemprov DKI juga mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan layanan transportasi. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut terlihat dalam pengaturan mobilitas penonton konser di Jakarta International Stadium (JIS).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan Harhubnas 2026 mengusung tema Harmoni Transportasi Jakarta. Tema itu menekankan pentingnya integrasi antarmoda dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem transportasi perkotaan.
“Transportasi yang baik tidak mungkin dibangun oleh satu pihak saja. Ia lahir dari kolaborasi pemerintah, operator, aplikator, dunia usaha, komunitas, dan warga,” ujar Budi.
Dalam rangkaian acara tersebut, Pemprov DKI juga menyerahkan penghargaan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan (KITA) 2026 kepada individu dan institusi yang berkontribusi terhadap keselamatan serta budaya tertib berlalu lintas.
Kegiatan ini diikuti 768 pendaftar dan peserta, dengan proses penilaian melibatkan Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan Universitas Indonesia.
Budi menambahkan, transformasi Dishub DKI turut diarahkan pada penguatan integritas, kepedulian, profesionalisme, kesigapan, serta sikap humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (ayb)
