BRIEF.ID – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak baik bagi performa Indonesia.
Sebab digitalisasi menjadi kunci untuk mencegah korupsi serta mengubah tatanan belanja barang dan jasa baik di lingkungan pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Digitalisasi akan mengubah tatanan di negeri kita. Kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT. Itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget,” kata Luhut pada Peluncuran 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah Kementerian/Lembaga lainnya di Thamrin Nine Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Luhut mengatakan, efisiensi dan digitalisasi merupakan kunci untuk mencegah terjadinya korupsi di berbagai sektor. Selain itu, lanjutnya, seseorang apabila bekerja dengan hati, maka akan berhasil tanpa harus menjadi pencuri.
“Saya yakin digitalisasi di berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan terkait pidana korupsi tidak lagi terjadi di negeri ini. Jadi, kita enggak usah cari macam mana korupsi itu. Sarangnya ditargetin,” kata dia.
Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan tentang upaya digitalisasi yang berhasil diterapkan di 14 pelabuhan di Indonesia. Ia juga menjabarkan tentang keuntungan penggunaan aplikasi E-Katalog, yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Saat ini, aplikasi itu telah mendata 2,3 juta item senilai Rp 1.600 triliun.
“Itu sama dengan US$ 105 miliar. Tidak akan ada yang bisa melawan atau melakukan kecurangan dalam digitalisasi atau sistem dan operasi yang dilakukan secara digital. Digitalisasi, termasuk di sektor pelabuhan,” kata Luhut.
Peluncuran 15 aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan Staf Khusus KSP Arief Budhy Hardono.
No Comments