Komisi I DPR RI dan Pemerintah Bahas Persetujuan Penerimaan Hibah Alpalhankam

BRIEF.ID – Komisi I DPR RI dan Pemerintah menggelar rapat kerja  untuk membahas persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dihadiri  Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali,  Marsekal TNI Tonny Harjono, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto.

Wamenhan Herindra hadir mewakili Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang tidak bisa hadir dalam rapat.  Ketidakhadiran Menhan Prabowo tertuang dalam Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/1012/6/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang berbunyi “Menteri pertahanan mendelagasikan kepada wakil menteri pertahanan untuk hadir dalam raker Komisi I DPR RI pada hari ini karena ada agenda khusus yang sudah terjadwal.”

“Ini kami tunjukkan suratnya sudah ada jadi ketidakhadiran beliau sudah ada surat resmi dan kami dengar tadi dari pak wamen beliau ada agenda dengan presiden saat ini. Jadi ini klir untuk pak wamen hadir dasar hukumnya kuat mewakili pak menhan,” ujar Meutya.

Sedangkan Suminto hadir berdasarkan Surat Menkeu Nomor S/78/MK.1/2024 tertanggal 5 Juni 2024.

“Suratnya juga sudah diterima. Jadi kehadiran beliau pak dirjen juga sudah resmi atau sah,” kata Meutya.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Prabowo Bangga Kinerja MA dan MK Usai Gaji Hakim Dinaikkan hingga 280 Persen

BRIEF.ID - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja...

Tahun 2026, Dividen BUMN Diproyeksikan Tembus Rp 200 Triliun

BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menyatakan dividen Badan Usaha...

IHSG Berbalik Menguat, Investor Respons Positif Pidato Kenegaraan Prabowo

BRIEF.ID - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa...

Akhir Tahun 2026, Pemerintah Targetkan Hanya Mengoperasikan 300 BUMN  

BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Usaha...