BRIEF.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengungkapkan, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.
“Gibran itu, sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil keputusan itu,” ujar Komarudin di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (22/4/2024) malam.
Ia mengatakan, status Gibran tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan sejak putra sulung Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Sementara itu, status Jokowi di PDI Perjuangan, politisi asal Papua menegaskan bahwa presiden sudah berada di kubu lain. “Ah, orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja?,” katanya.
Pada Senin (22/4/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) memutus dua perkara sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sidang pembacaan putusan dipimpin Ketua MK Suhartoyo.
Dalam amar putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Pranowo karena dinilai tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Atas putusan itu, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Pada intinya, ketiga Hakim Konstitusi itu menyatakan seharusnya MK memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah.
Adapun dalam petitumnya, Ganjar-Mahfud maupun Anies-Muhaimin meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.
Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran. (Antara)
