BRIEF.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Instruksi Presiden (Inpres) yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) menghemat anggaran negara hingga Rp 306,69 triliun. Anggaran negara harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
”Efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Berdasarkan inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun tersebut berasal dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.
Sebagai bagian dari itu, ada tujuh poin instruksi dari Prabowo. Salah satunya adalah Pemda mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Efisiensi anggaran akan digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Prabowo, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Puan memastikan DPR akan mendukung kebijakan efisiensi yang diinisiasi Prabowo.
”Efektif dan harus dilakukan bersama-sama. Jadi, DPR dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan Presiden khususnya,” kata Puan.
Rencana efisiensi anggaran kementerian, lembaga, dan pemda berasal dari enam pos belanja operasional dan non-operasional. Pos belanja dimaksud meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Hal yang dikecualikan untuk masuk pos efisiensi anggaran adalah belanja pegawai dan bantuan sosial (Bansos).
”Jadi, memang itu satu hal yang tentu saja DPR dukung bahwa kemudian pemerintah, dalam hal ini Presiden, berharap di tahun 2025 APBN itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan seefisien-efisiennya untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. (Kompas.id/nov)
