Kementerian HAM Tak Miliki Program 100 Hari, Natalius Pigai: Kami Punya Emergency Condition

BRIEF.ID – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tak memiliki program 100 hari, melainkan Emergency Condition Program atau Program Kondisi Darurat untuk 5 tahun.

Pernyataan itu, disampaikan Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi XIII DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

“Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” ujar Natalius Pigai.

Sebelumnya pada Rabu (23/10/2024), Pigai mengatakan bahwa dia akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, pada rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

“Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya kaji, coret ini, masukan ini, dan saya susun lagi,” ungkap Pigai.

Dia menjelaskan, sebelum berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, dia bersama jajaran Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6–7 kali.

Melalui pertemuan tersebut, hampir 90 persen struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi sudah selesai. Berikutnya, akan dilakukan penempatan dan pelantikan personel di Kementerian HAM, pada pekan depan.

“Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka sebenarnya saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” kata Pigai.

Pigai menuturkan, dengan tidak memiliki Program 100 Hari tetapi Program Kondisi Darurat, Kementerian HAM menempatkan seluruh pegawai harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik dalam 5 tahun ke depan.

Dia menambahkan, Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Sebanyak 203.088 Jemaah Haji Reguler Lunasi Bipih

BRIEF.ID – Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan bahwa pelunasan Tahap...

Perang Dagang AS vs Tiongkok Diwarnai Saling Balas Kenaikan Tarif Impor  

BRIEF.ID – Diperlukan keterlibatan negara-negara mitra besar untuk meredakan...

ASEAN Perkuat Kerja Sama Hadapi Tantangan Global

BRIEF.ID – Jajaran menteri keuangan dan gubernur bank sentral...

BEI Sebut 21 Emiten Antuasis Buyback Tanpa RUPS

BRIEF.ID - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut ada...