BRIEF.ID – Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan aset negara berupa lahan seluas 62.966 meter persegi atau hampir 6,3 hektare (Ha) kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang.
Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi antarkementerian dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penyerahan aset tersebut merupakan hasil koordinasi yang telah dilakukan bersama Kementerian Sosial sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemanfaatan aset negara untuk kepentingan publik menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program-program strategis pemerintah.
“Kami telah membahas hal ini bersama Menteri Sosial sejak lama. Hari ini kami dapat merealisasikan penyerahan sertifikat tanah kepada Kemensos agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang,” ujar Supratman dalam acara serah terima sertifikat tanah di Graha Pengayoman, Kamis (18/6/2026).
Dia berharap lahan itu dapat mempercepat pembangunan semua fasilitas pendidikan permanen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dia menjelaskan Pemerintah saat ini tengah menargetkan Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Supratman menegaskan Kemenkum juga membuka peluang pemanfaatan aset lain yang dimiliki kementerian untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, optimalisasi aset negara perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung program-program prioritas pemerintah. Jika masih terdapat aset yang dapat dimanfaatkan dan sesuai kebutuhan, tentu akan kami dorong untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik penyerahan lahan tersebut. Menurutnya, ketersediaan lahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat permanen di sejumlah daerah.
Ia menilai dukungan Kemenkum akan mempercepat realisasi program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain lahan di Tangerang, Saifullah mengungkapkan adanya dukungan lain yang akan diberikan Supratman untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah. Dukungan tersebut berupa aset tanah dan bangunan yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan.
“Ini menjadi bantuan yang sangat berarti karena kebutuhan lahan masih menjadi tantangan dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Dukungan yang diberikan akan mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemanfaatan aset negara yang lebih produktif, pemerintah berharap pembangunan sekolah dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah. (Ayb)
