BRIEF.ID – Perombakan besar-besaran di tubuh Polri pada awal kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memunculkan sorotan Indonesia Police Watch (IPW). Sebanyak 299 perwira dimutasi dalam tiga gelombang sejak Suyudi dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. IPW memperingatkan, pola mutasi yang berlangsung dalam waktu singkat itu berpotensi menimbulkan gesekan di internal kepolisian.
Sorotan tersebut bukan semata-mata menyangkut jumlah perwira yang dipindahkan, melainkan juga kecepatan perombakan jabatan strategis di institusi penegak hukum tersebut. Pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, rekam jejak, dan kompetensi, serta bagaimana dampaknya terhadap soliditas jajaran Polri.
Berdasarkan laporan mengenai keputusan mutasi, gelombang pertama pada 2 Oktober 2026 mencakup 88 perwira. Gelombang kedua pada 10 Oktober melibatkan 199 personel, sedangkan gelombang ketiga berdasarkan surat telegram tertanggal 12 Oktober mencakup 12 perwira.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai pola perombakan tersebut berbeda dari pendekatan yang dilakukan sejumlah Kapolri sebelumnya, yakni Jenderal Polisi Idham Azis dan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sugeng memperingatkan bahwa langkah yang dinilainya radikal atau frontal tersebut rentan memunculkan gesekan di lingkungan internal Polri.
Pernyataan IPW itu menjadi kritik terhadap cara konsolidasi kepemimpinan baru dijalankan. Namun, potensi gesekan yang disampaikan organisasi pemantau kepolisian tersebut tidak dapat serta-merta diartikan sebagai bukti bahwa konflik internal telah terjadi.
Transparansi Mutasi
Mutasi merupakan bagian dari kewenangan organisasi untuk memenuhi kebutuhan personel, menyegarkan kepemimpinan, dan mengembangkan karier. Namun, ketika pergantian dilakukan dalam skala besar dan waktu berdekatan, penjelasan mengenai dasar pengambilan keputusan menjadi semakin penting.
Publik berhak mengetahui apakah penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan institusi. Kejelasan kriteria juga diperlukan untuk memastikan bahwa jabatan strategis tidak dipersepsikan sebagai hasil pertimbangan di luar kepentingan profesional.
Tanpa transparansi yang memadai, mutasi berisiko memunculkan spekulasi mengenai alasan pergantian pejabat, terutama apabila menyangkut posisi penting dalam struktur komando kepolisian.
Bagi Polri, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian. Kredibilitas institusi penegak hukum juga bergantung pada konsistensi penerapan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Di sisi lain, Polri menyatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel.
Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir menyebut penempatan personel mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Polri juga menegaskan pentingnya prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan.
Pernyataan tersebut menjadi penjelasan resmi institusi atas kebijakan mutasi. Meski demikian, penerapan prinsip meritokrasi perlu tercermin dalam keputusan konkret dan hasil kerja para pejabat yang ditempatkan.
Karena itu, penilaian terhadap kebijakan Suyudi tidak cukup didasarkan pada banyaknya personel yang diganti. Ukuran yang lebih relevan adalah apakah perubahan tersebut meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat pengawasan, dan menjaga profesionalitas anggota.
Ujian Awal Kapolri Suyudi
Mutasi 299 perwira menjadi salah satu keputusan penting pada awal kepemimpinan Suyudi. Kebijakan ini sekaligus menempatkan Kapolri pada tantangan untuk membuktikan bahwa perombakan jabatan mampu memperkuat institusi, bukan justru memunculkan persoalan baru dalam koordinasi dan hubungan kerja.
Peringatan IPW patut ditempatkan sebagai bahan evaluasi, bukan kesimpulan bahwa konflik internal pasti terjadi. Di sisi lain, penjelasan Polri mengenai kebutuhan organisasi juga perlu diikuti hasil yang dapat dinilai secara objektif.
Pada akhirnya, keberhasilan mutasi tidak diukur dari kecepatan pergantian jabatan ataupun jumlah perwira yang dipindahkan. Yang lebih menentukan adalah transparansi dasar penempatan, kesinambungan komando, peningkatan kinerja, dan terjaganya profesionalitas kepolisian.
Ujian bagi Kapolri Suyudi adalah membuktikan bahwa perombakan besar-besaran tersebut benar-benar memperkuat Polri, dengan keputusan yang profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (nov)
