BRIEF.ID – Langkah Pemerintah memangkas harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen dinilai sebagai upaya menjaga produktivitas pertanian nasional, sekaligus melindungi petani dari lonjakan biaya produksi.
Kebijakan Presiden memangkas harga pupuk bersubsidi ini muncul saat pasar global sedang tidak stabil dan akibat faktor eksternal. Mulai dari terganggunya jalur distribusi internasional hingga pembatasan ekspor dari negara produsen yang memicu harga pupuk melonjak tajam dalam waktu singkat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keputusan tersebut sebagai bentuk antisipasi dini pemerintah terhadap potensi krisis yang lebih luas.
“Presiden sejak awal sudah membaca arah situasi global. Arahan beliau jelas, kita tidak boleh menunggu krisis datang, tetapi harus menyiapkan langkah pencegahan,” tuturnya di Jakarta, Senin (4/5).
Amran berpandangan lonjakan harga pupuk global sendiri saat ini dipicu oleh sejumlah perkembangan signifikan. Salah satunya adalah penutupan jalur strategis di kawasan Timur Tengah sejak Februari 2026 serta penghentian ekspor pupuk nitrogen oleh China sehingga membuat harga urea dunia melonjak lebih dari 40 persen hanya dalam beberapa pekan.
Amran menilai bahwa kondisi itu memberi tekanan besar pada negara-negara yang bergantung pada impor pupuk, termasuk di kawasan Asia Tenggara.
Sementara di dalam negeri, kata Amran, penurunan harga tersebut berlaku untuk berbagai jenis pupuk subsidi seperti urea, NPK, dan ZA.
“Kami berharap langkah ini bisa menjaga daya tanam petani pada musim tanam tahun 2026, meski biaya produksi global tengah meningkat,” katanya.
Tidak hanya soal harga, pemerintah juga melakukan pembenahan di sisi distribusi. Melalui Instruksi Presiden, kata Amran, ada sebanyak 145 regulasi terkait pupuk yang dipangkas untuk mempercepat penyaluran.
“Kini distribusi dirancang lebih ringkas dan langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, lalu ke petani,” ujarnya.
Selain itu, akses pupuk juga telah diperluas dengan sistem berbasis KTP dan penguatan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Pemerintah menargetkan kebijakan ini sudah menjangkau seluruh wilayah sentra produksi pangan sebelum musim tanam 2026, sehingga petani tidak lagi terkendala ketersediaan pupuk.
Di sisi pasokan, pemerintah telah lebih dulu melakukan diversifikasi sumber sejak 2025. Langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor, sehingga dampak gangguan global dapat ditekan dan stok pupuk nasional tetap terjaga.
“Secara ekonomi, kebijakan ini diperkirakan mampu memangkas biaya produksi hingga ratusan ribu rupiah per hektare tiap musim tanam. Ada lebih dari 16 juta petani akan merasakan manfaat langsung, baik dari sisi harga maupun kemudahan akses,” tuturnya.
Tidak berhenti di sektor hulu, pemerintah kata Amran juga mengintervensi sektor hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini dimaksudkan agar petani tetap memperoleh margin keuntungan meskipun menghadapi tekanan biaya produksi.
Menurutnya, pendekatan yang menyasar dari hulu hingga hilir ini dinilai menjadi strategi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor pertanian, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap situasi global.
“Kami memastikan kondisi ketahanan pangan nasional masih dalam posisi aman, meskipun dihadapkan pada ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian global,” katanya.
Menurut Amran, cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. Stok tersebut menjadi bantalan penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri.
“Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil Presiden berjalan tepat. Kita punya cadangan kuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan,” tutup Amran. (AYB)
