BRIEF.ID – Pemerintah Indonesia menegaskan dukungannya kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk meredakan ketegangan perdagangan dan mencegah tindakan sepihak yang dapat merusak sistem perdagangan multilateral.
Pada beberapa kesempatan, Indonesia menegaskan bahwa WTO adalah platform yang sangat vital untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan global, serta meningkatkan transparansi dan sistem yang berbasis aturan.
Demikian disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala di Jeju, Korea Selatan, Kamis (15/5/2025).
Mendag juga mengungkapkan, kekhawatiran Indonesia terhadap peningkatan tren proteksionisme yang terjadi saat ini.
“Pada pertemuan bilateral dengan Dirjen WTO, Indonesia menegaskan kembali dukungannya kepada WTO sebagai sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, untuk menjaga kredibilitasnya dan meningkatkan perannya dalam mengatasi masalah perdagangan, meredakan ketegangan perdagangan, dan mencegah tindakan yang dapat merusak sistem perdagangan multilateral,” ujar Mendag melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Ia mengatakan, WTO merupakan satu-satunya sistem perdagangan multilateral yang transparan, inklusif, dan berbasis aturan. Perdagangan multilateral ini ditegakkan WTO berdasarkan prinsip-prinsip fundamental, termasuk prediktabilitas, transparansi, nondiskriminasi, dan komitmen terhadap persaingan yang adil.
Disebutkan, sudah menjadi prioritas Indonesia untuk mendukung penguatan fungsi WTO, khususnya melalui reformasi WTO dengan mempertimbangkan aspek pembangunan serta prinsip special and differential treatment (S&DT).
“Kami percaya bahwa reformasi WTO akan memperkuat relevansi dan efektivitas WTO dalam mengatasi tantangan global saat ini dan masa mendatang,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Ngozi menyampaikan apresiasi atas tindakan yang diambil oleh ASEAN Member States (AMS) dalam merespons dinamika kondisi perdagangan global saat ini.
Ngozi menegaskan pentingnya mengedepankan mekanisme dialog sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian permasalahan, bukan melalui tindakan retaliasi.
“Pendekatan melalui dialog harus menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan berbagai tantangan perdagangan, bukan melalui tindakan retaliasi,” ujar Ngozi. (nov)
